BANGKINANG (RIAUPOS.CO) - Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar mengajukan sekitar 1.500 hektare perkebunan sawit untuk peremajaan atau replanting.
"Kita selalu berkoordinasi dengan pemerintahan pusat untuk mendapatkan dana, seperti dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dana sarpras dan SDM," kata Ali Sabri saat dikonfirmasi Riaupos.co di ruang kerjanya, Senin (16/5/2023).
Ali Sabri mengatakan, untuk PSR di 2023 ini sudah mengajukan 1.500 hektare untuk replanting.
"Syarat untuk 1.500 hektare PSR yang diajukan petani atau kebun rakyat yang sifatnya mandiri, tetapi harus ada induk, apakah itu induknya koperasi atau kelompok tani," beber Ali Sabri.
Ali Sabri juga menambahkan, syaratnya juga betul-betul harus lahan di luar kawasan. Walaupun dulunya punya sertifikat, ternyata setelah diverifikasi ada SK.
"Di SK itu ada Kadis selaku Ketua, Sekretrasi dan anggota tim verifikasi. Verifikasi itu ketat dilakukan untuk dilakukan verifikasi kembali," ujarnya lagi.
Setelah diverifikasi kembali, lanjut Ali Sabri, dari sejumlah tadi setelah diverifikasi kembali, ada yang masuk dalam kawasan hutan.
"Yang masuk dalam kawasan, itu tidak bisa dilaksanakan. Tapi kita sudah menandatangani surat perjanjian kerjasama untuk hal ini, dan mudah-mudahan untuk PSR kita sudah melakukan sosialisasi terhadap KUD-KUD," tambah Ali.
Ia juga sudah memanggil Ketua KUD dan sekretarisnya untuk kesiapan yang wajib menginput data mereka.
"Kegiatannya itu dimulai, dana tersebut masuk ke rekening ketua koperasinya, dan kita dinas hanya sifatnya pembinaan," tegasnya.
Laporan: Kamaruddin (Bangkinang)
Editor: Eka G Putra
