JAKARTA (RP) - Desakan sejumlah kalangan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap terkait pembakaran perkampungan dan pengusiran terhadap etnik Rohingya di Provinsi Rakhine, Myanmar, mendapat respon positif.
Indonesia akan menyampaikan pandangan dan rekomendasi dalam sidang darurat OKI yang dihelat di Jeddah, pertengahan Agustus nanti.
‘’Perkembangan mengenai muslim Rohingya di Myanmar akan dibahas di sana. Pemerintah akan memberikan masukan, pandangan, dan rekomendasi,’’ tutur Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/7).
Meski begitu, delegasi Indonesia dalam sidang organisasi negara-negara Islam itu kemungkinan besar tidak langsung dipimpin Presiden SBY.
Pasalnya, sudah terjadwal beberapa agenda kenegaran pada pertengahan Agustus. Misalnya pidato kenegaraan presiden di depan DPR, penyampaian nota keuangan/RAPBN 2013, serta detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus.
‘’Hampir pasti Bapak presiden tidak bisa hadir. Tentu akan diwakilkan kepada Menteri Luar Negeri atau siapa nanti yang akan ditunjuk Presiden,’’ katanya.
Julian menambahkan, pemerintah berupaya untuk aktif membantu penyelesaian masalah etnik Rohingnya melalui jalur diplomasi.
‘’Semampu kita lewat jalur diplomasi dengan Pemerintah Myanmar agar bagaimana muslim di sana tidak sampai menjadi korban aksi kekerasan,’’ kata mantan Wakil Dekan Fisip Universitas Indonesia itu. Namun dia belum memastikan apakah akan ada nota keberatan yang disampaikan Indonesia.
Seperti diketahui, penindasan terhadap kaum minoritas Rohingya dilakukan dalam berbagai bentuk. Mulai diserang secara fisik bahkan di antaranya menggunakan senjata hingga pembakaran rumah.
Dilaporkan, korban yang tewas telah berjumlah ribuan. Ribuan lainnya melarikan diri dari desa dan mencari perlindungan ke negara tetangga, terutama Bangladesh.
Selain persoalan etnik Rohingnya, Julian menambahkan, dalam sidang OKI juga akan dibahas mengenai perkembangan dinamika politik yang terjadi di Suriah.
‘’Yang jelas kita akan membawa pesan mengenai posisi Indonesia mengenai perkembangan terkini,’’ kata doktor ilmu politik lulusan Hosei University, Tokyo, itu.
Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden SBY mengusulkan pembentukan Peace Making Forces di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi persoalan di Suriah.
Menurutnya, membangun perdamaian secara terpadu di Suriah harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam operasi perdamaian PBB.
Selain itu, upaya penciptaan perdamaian itu tidak perlu dikaitkan dengan tuntutan perubahan kekuasaan politik atau keberlanjutan pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa di Suriah. Proses politik dapat digulirkan setelah upaya menciptakan perdamaian berhasil dilakukan.
DPR Kirim Delegasi
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Almuzzammil Yusuf mengatakan DPR segera mengirim delegasi resmi ke Myanmar untuk melakukan pertemuan dengan Pimpinan Parlemen Myanmar membahas konflik di sana agar tidak melebar menjadi isu SARA yang lebih luas.
‘’Saya sudah sampaikan usulan ke Pimpinan Komisi I dan Ketua BKSAP untuk memutuskan pengiriman delegasi resmi DPR ke Myanmar pada sidang paripurna paska reses. Delegasi akan memantau dan melobi parlemen Myanmar agar mendesak Pemerintahnya menghentikan konflik di sana,’’ kata Almuzzammil Yusuf, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (30/7).
Selain itu, Muzzammil mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengambil sikap resmi terhadap persoalan ini melalui forum ASEAN karena dalam Piagam ASEAN disebutkan tujuan ASEAN adalah menjamin rakyat di bawah anggota negara ASEAN hidup damai di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.
‘’Kami meminta agar Presiden SBY, melalui Menteri Luar Negeri berperan aktif menyelesaikan persoalan etnis Rohingya di forum ASEAN secepatnya. Hal ini untuk menjaga agar kondisi kawasan kondusif dan konflik disana tidak meluas ke negara lain,’’ harapnya.
Terpenting, lanjut Muzzammil, anggota negara ASEAN harus memastikan kekerasan yang terjadi di Myanmar berhenti dan Muslim Rohingya dijamin hak hidupnya dimanapun mereka berada. ‘
’Pengungsi Muslim Rohingya yang tersebar di negara anggota ASEAN harus dilindungi dan diupayakan untuk mendapatkan kewarganegaraan yang jelas di di bawah koordinasi ASEAN’’. ujar Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen ini.(fal/jpnn/ila)
