SYDNEY (RP) - Indonesia, rupanya, mendapatkan tempat istimewa di hati Perdana Menteri (PM) Australia Kevin Rudd. Dalam pidato pertamanya setelah resmi menggantikan Julia Gillard, pemimpin 55 tahun tersebut berbicara soal hubungan Australia dan Indonesia. Khususnya terkait dengan manusia perahu pencari suaka.
Saat itu Rudd mengatakan bahwa kebijakan era mantan PM John Howard harus diubah. Sebab, menurut dia, jika Australia menolak para pencari suaka yang berdatangan dari Indonesia, hubungan dua negara akan terancam. ”Menyuruh para pencari suaka kembali ke Indonesia hanya akan mendatangkan konflik diplomatik (antara Australia dan Indonesia),” katanya.
Bahkan, menurut dia, kebijakan tegas soal para pencari suaka itu bisa memantik konfrontasi antara dua negara. Kemarin Howard menanggapi komentar Rudd tersebut. Dia menuding politikus yang mahir berbahasa Mandarin itu sebagai bunglon politik. Pasalnya, sebagai anggota koalisi di era kepemimpinan Howard, Rudd pun ikut bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan imigrasi terhadap para pencari suaka dari Indonesia.
”Apa yang dilakukan PM atas kebijakan yang melibatkan hubungan dua negara tersebut benar-benar memalukan,” tandasnya.
Dia menambahkan bahwa komentar semacam itu tidak layak diucapkan seorang kepala pemerintahan. Lebih lanjut, Howard mengatakan bahwa Rudd hanya sedang berusaha mendapatkan simpati. ”Saat dia mencabut kebijakan yang sudah berlaku dan turut dia susun itu, dia hanya ingin dianggap kawan oleh para pencari suaka,” ucapnya.
Namun, Rudd bersikukuh pada pendiriannya. Menurut dia, kebijakan menolak pencari suaka atau mengusir perahu-perahu yang berdatangan dari Indonesia hanya akan merugikan pemerintahannya. Dalam kesempatan itu, dia juga menyebut kebijakan tersebut terlalu berisiko karena Indonesia pasti tidak akan mau mendukung.
”Ada dua pertanyaan mendasar yang harus dijawab oposisi. Pertama, apa yang akan mereka lakukan jika kapal-kapal yang kita usir itu tenggelam di lautan. Kedua, bagaimana jika Indonesia mengusir kembali perahu-perahu berisi pencari suaka tersebut,” ungkapnya. Karena itu, dia tetap akan kembali meninjau kebijakan yang kini menjadi kontroversi tersebut. (c10/hep)
