PEKANBARU (RP) - Sebagian Jamaah Calon Haji (JCH) asal Riau sudah berada di Kota Makkah hingga, Jumat (27/9). Mereka berasal dari Kloter 4, 5, 6, 7, 8 dan Kloter 9 yang baru tiba, kemarin.
Wakil Direktur Riau Pos Ari Purnama dan kontributor Riau Pos Novrizon melaporkan, hari ini Sabtu (28/9), Kloter 10 dan 11 juga berangkat menuju Makkah.
Hal itu juga dibenarkan Kepala Seksi Pedaftaran dan Dokumen Haji Kementerian Agama (Kemenag) Riau H Defizon saat dikonfirmasi Riau Pos, kemarin.
Ia mengatakan, JCH yang masih berada di Madinah yaitu Kloter 11, 12, 13 dan 14. Dari laporan yang diterima Kemenag Riau, kondisi jamaah Riau dalam kondisi sehat walafiat.
‘’Mudah-mudahan jamaah kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji seluruhnya,’’ ujarnya.
Kloter 9 meninggalkan Madinah kemarin pagi menuju Kota Makkah. Kloter 9 tiba di Makkah pukul 15.30 waktu Makkah dan sudah menempati rumah No 513 daerah Jarwal.
Ari Purnama yang tergabung dalam Kloter 9 melaporkan, jarak maktab atau penginapan JCH ke Masjidil Haram sekitar 1 Km. Kondisi jamaah sehat dan setelah istirahat akan segera melakukan Tawaf Umrah dan Sai.
Jamaah Kloter 9 kemarin pagi mengurus paspor di kantor Muassasah. Namun pengurusan berjalan lama karena ketua kloter dan TPIHI tak bisa bahasa Arab.
Sementara saat dicoba Bahasa Inggris oleh jamaah, petugas tidak mengerti. Komunikasi yang tidak lancar ini menjadikan urusannya sedikit terkendala.
Untungnya, ketua regu rombongan 2, Khairunnas Jamal datang dan bisa berbahasa Arab, sehingga urusan yang tersendat jadi mencair.
Karom dan Karu Kloter 9 menyayangkan petugas kloter dan pembimbing haji yang ditunjuk Kemenag tidak bisa Bahasa Arab. Sementara di Muassasah tidak ada petugas yang bisa Bahasa Indonesia.
Sementara Novrizon melaporkan, JCH Kloter 11 yang berasal dari Pekanbaru, Kampar, Kuansing dan Kepulauan Meranti akan meninggalkan Kota Madinah menuju Makkah setelah Salat Asar, hari ini.
Kabar lainnya, satu jamaah asal Pekanbaru, Bagindo Edi bin Bujang dirujuk ke Rumah Sakit Haji Indonesia di Madinah karena menderita sesak nafas, kemarin. Ini dilakukan agar mendapat perawatan yang intensif di sektor kesehatan BPHI Madinah.
Muncul Kasus Jamaah Keracunan Makanan
Dari Makkah dilaporkan, sudah mulai bermunculan kasus JCH keracunan makanan. Meskipun jumlahnya tidak menonjol, tetapi membuat repot petugas.
Selain itu, petugas medis meminta jamaah haji disiplin mengkonsumsi makanan. Jika masih segar, diminta untuk segera dimakan. Sebaliknya jika sudah kadaluarsa jangan dimakan.
Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan BPIH Daker Makkah Subagio menuturkan kasus jamaah keracunan makanan ini terjadi pada Selasa (24/9) sore waktu setempat.
Saat ini ada beberapa jamaah dari sektor 4 yang berobat dengan gejala yang hampir sama. Yakni mual, muntah, sakit perut, diare, dan kepala pusing.
‘’Kami sudah terjunkan tim medis ke sektor 4. Kami menduga kuat keracunan makanan,’’ jelasnya.
Setelah petugas terjun ke sektor 4, ternyata ada 11 orang yang kondisinya lumayan parah sehingga harus dirujuk ke BPIH Makkah. Sedangkan 15 orang lainnya mendapatkan perawatan di sektor 4 karena kondisinya tidak terlalu berat. Informasi terbaru saat ini seluruh jamaah haji korban keracunan makanan itu sudah sehat dan dikembalikan lagi ke pemondokan masing-masing.
Informasi yang dihimpun Subagio mengatakan, makanan yang dikonsumsi sore itu seharusnya untuk sarapan pagi hari. Jamaah mendapatkan makanan itu dari salah satu KBIH. Tetapi jamaah waktu itu jamaah tidak mendapatkan informasi bahwa makanan tadi khusus untuk pagi hari dan akan basi jika dimakan sore hari.
‘’Jamaah harus disiplin, harus selalu bertanya terutama urusan makanan,’’ kata dia.
Biaya Pemondokan Pemerintah Bisa Tekor
Upaya negosiasi revisi kontrak pemondokan haji antara pemerintah Indonesia dengan pemilik terancam buntu. Pemerintah siap-siap tekor karena harus membayar utuh, sedangkan jamaah yang menempati pemondokan berkurang. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Anggito Abimanyu menuturkan, belum ada kesepakan dengan pemondokan untuk urusan revisi kontrak itu.
‘’Tetapi intinya tidak sampai mengganggu operasional haji,’’ katanya di Jakarta, Jumat (27/9).
Dia menuturkan, pemondokan yang sudah dibayar sudah bisa ditempati jamaah haji. Anggito menegaskan, saat ini konsentrasi Kemenag adalah berupaya tidak ada jamaah haji yang berkeliaran tidak mendapatkan pemondokan.
Jika Kemenag terlalu ngotot kepada pengelola pemondokan, dikhawatirkan mereka mogok dan menolak sama sekali kontrak Indonesia.
Sehingga jamaah berpotensi tidak memiliki pemondokan. Meskipun begitu Anggito masih optimis Pemerintah Indonesia tidak akan membayar 100 persen untuk pemondokan yang jumlah jamaahnya dipangkas. (wan/jpnn/rio/dac)
