BANGKOK (RP) - Nasib Pemilu Thailand yang rencananya dilaksanakan Februari tahun depan mulai terganggu. Komisi pemilihan umum meminta pemerintah untuk menunda jadwal pesta demokrasi tersebut setelah adanya bentrokan berdarah antara demonstran oposisi dan aparat keamanan, Kamis (26/12). Bahkan, seorang polisi dilaporkan tewas dan hampir seratus orang terluka.
Bentrokan terbaru itu berlangsung selama berjam-jam di luar stadion Bangkok. Tepatnya, ketika kandidat calon anggota legislatif (caleg) dari 30 partai politik mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu. Demonstran melempari polisi dengan batu saat memaksa merangsek ke dalam stadion untuk menghalangi proses pendaftaran itu. Polisi kemudian membalas dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet. Demonstran antipemerintah berlangsung sejak akhir Oktober. Namun, bentrokan yang terjadi kemarin merupakan yang kali pertama dalam dua pekan terakhir. Sebanyak 96 orang dari dua pihak terluka saat saling kejar dengan polisi di dekat stadion.
Sebanyak 25 personel polisi harus dirawat karena terluka. Sebanyak 10 di antaranya terluka serius. Polisi yang tewas dilaporkan terkena luka tembak. Dia tertembak di dada dan dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter, terang Jongjet Aoajnpong, direktur Rumah Sakit Umum Kepolisian. Tim dokter telah berusaha memberikan napas buatan kepada dia (korban, red) selama lebih dari satu setengah jam, tapi gagal, tuturnya.
Empat komisioner Pemilu dievakuasi dari stadion dengan menggunakan sebuah helikopter untuk menghindari aksi kekerasan. Aksi yang berakhir dengan jatuhnya korban terjadi sejak dua bulan terakhir.
Demonstran yang berupaya melengserkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mendesak agar Pemilu 2 Februari diundur. Yakni, hingga adik mantan PM Thaksin Shinawatra tersebut mengundurkan diri dan reformasi politik dijalankan. Oposisi menyatakan akan mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu jika tetap dilanjutkan.
Yingluck tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan Pemilu sesuai dengan jadwal. Sebab, di atas kertas Partai Pheu Thai yang berkuasa saat ini akan kembali memenangi Pemilu. Dalam pernyataan sebuah jumpa pers, KPU setempat mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan penundaan Pemilu. Alasan keamanan menjadi dasar permohonan penundaan tersebut. Ketua KPU Thailand Somchai Srisutthiyakorn membantah bahwa lembaganya mencampuri urusan politik dengan meminta penundaan tersebut. Kami bermaksud baik dan ingin melihat perdamaian di negeri ini, ucapnya kepada wartawan, kemarin (26/12).
Seperti dilansir BBC, Pemerintah Thailand menolak untuk merespons seruan KPU tersebut. Sejumlah petinggi pemerintahan menerangkan bahwa parlemen telanjur dibubarkan sebagai syarat pelaksanaan Pemilu. Jadi, tidak ada alasan hukum untuk menunda Pemilu. Sesuai dengan konstitusi Thailand, Pemilu harus dilaksanakan 45-60 hari setelah parlemen dibubarkan.(cak/c18/tia/fia)
