MUHAMMAD MURSI, PRESIDEN PERTAMA MESIR DARI PARTAI ISLAM

Tinjau Ulang Perjanjian Damai dengan Israel

Internasional | Selasa, 26 Juni 2012 - 08:53 WIB

KAIRO (RP) - Sehari setelah secara resmi dinobatkan Komisi Tertinggi Pemilihan Presiden (SPEC) sebagai Presiden baru Mesir, Muhammad Mursi langsung bergerak membentuk pemerintahan, Senin (25/6). Seperti apa trobosannya?

Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan atau FJP (Hizb Al-Hurriya Wal-Adala), sayap dan partai politik Ikhwanul Muslimin, kelompok politik paling besar di Mesir, itu unggul 3,5 persen atau sekitar 880.000 suara atas rival utamanya, mantan Perdana Menteri (PM) Ahmad Shafiq, yang selama ini didukung militer.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Di hadapan pendukungnya, Mursi langsung menegaskan bahwa dirinya adalah presiden bagi seluruh rakyat Mesir. Dia menepis berbagai anggapan hanya mewakili kelompok dan komunitas muslim.

Politikus 60 tahun itu bertekad akan membangun pemerintahan sipil berbasis keberagaman untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat Mesir yang majemuk.

‘’Hari ini, saya adalah presiden bagi semuanya,’’ tegas insinyur lulusan University of Southern California, AS, itu dalam pidato pertamanya sebagai presiden.

Mengantongi 51,73 persen dari total sekitar 26,4 juta suara yang masuk, Mursi resmi tercatat sebagai presiden pertama Mesir dari kalangan partai Islam.

Dia menjadi presiden pertama Mesir yang terpilih lewat Pemilu demokratis untuk menggantikan Hosni Mubarak, yang terguling tahun lalu. ‘’(Kemenangan) ini merupakan peristiwa yang bersejarah, kenangan yang indah,’’ ujarnya.

Mursi berjanji untuk melanjutkan transisi demokrasi yang bergulir sejak tahun lalu. Tapi, dia tidak akan beraksi sendirian. Dia akan merangkul seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan demokrasi di Negeri Piramid tersebut.

Dalam pidatonya yang disiarkan stasiun televisi pemerintah kemarin, Mursi menegaskan bahwa dia dan pemerintahannya akan tetap menjunjung tinggi hukum internasional. Selain itu, memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain di dunia. Termasuk, AS yang tercatat sebagai donatur utama negeri itu sejak era Mubarak.

Kemarin, Presiden AS Barack Obama telah menelepon Mursi dan memberikan ucapan selamat atas terpilihnya dia sebagai Presiden. ‘’Presiden (Obama) menegaskan kembali bahwa AS akan tetap memberikan dukungan kepada Mesir dalam masa transisi ini dan siap membantu rakyat dalam mewujudkan cita-cita revolusi mereka,’’ kata jubir Gedung Putih soal pembicaraan antara Obama dan Mursi.

Terkait hubungan Mesir dengan dunia internasional, bapak lima anak itu berjanji bakal melakukan serangkaian evaluasi. Salah satunya adalah mempertimbangkan kembali kesepakatan damai dengan Israel pada 1979.

‘’Kami akan meninjau lagi Perjanjian Camp David yang telah menjadi landasan perdamaian Mesir dan Israel selama sekitar tiga dekade terakhir,’’ terangnya.  

Selain kesepakatan damai itu, Mursi juga menegaskan bahwa isu pengungsi Palestina penting untuk dibahas lagi. ‘’Seluruh isu itu akan dibahas dan dipertimbangan lagi melalui jalur pemerintahan, yakni kabinet dan lembaga lain. Saya tidak akan mengambil keputusan sendiri,’’ tutur presiden berkacamata itu dalam wawancara dengan Kantor Berita Iran, Fars.

Dalam kesempatan tersebut, Mursi juga berjanji untuk menciptakan perimbangan dan keseimbangan strategis di Timur Tengah. Hal itu akan ia wujudkan dengan cara meningkatkan kerja sama antara Mesir dan Iran. ‘’Salah satu agenda penting saya adalah menjadikan Mesir dan Iran sebagai penyeimbang strategis di kawasan,’’ papar tokoh yang di masa muda pernah mendekam di penjara gara-gara menentang pemerintahan Mubarak itu.

Sebagai presiden pertama pasca-rezim Mubarak, Mursi berjanji pula untuk tidak lagi menggunakan kekerasan sebagai senjata. ‘’Kali ini, tidak akan ada kesempatan untuk beraksi dengan menggunakan bahasa konfrontasi,’’ serunya.

Karena itu, suami Najla Ali Mahmoud tersebut akan menggunakan taktik kompromi sebagai salah satu landasan pemerintahan barunya.

Sepekan lalu, Ikhwanul Muslimin yang mengusung Mursi sebagai Capres telah melakukan kompromi awal dengan para petinggi militer Mesir. Kabarnya, kalangan Islam telah berdialog dengan beberapa jenderal senior soal masa depan pemerintahan Mesir. Kedua kubu mengaku telah berhasil mencapai beberapa kesepakatan penting.  

‘’Presiden Mursi bersama timnya telah melakukan dialog penting dengan dewan militer demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis,’’ kata Essam Haddad, salah seorang politikus senior Ikhwanul Muslimin. Dalam dialog itu, terang dia, Mursi mengupayakan kembalinya parlemen yang awal bulan ini dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) Mesir.

Ikhwanul Muslimin juga berharap dewan tinggi militer (SCAF) mengizinkan sebagian anggota parlemen kembali ke gedung wakil rakyat. Sebab, mengembalikan parlemen yang didominasi politisi Islam sesuai komposisi awal jelas tidak mungkin.

‘’Penunjukan kembali sebagian anggota parlemen seharusnya menjadi konsekuensi dari terpilihnya Mursi sebagai Presiden,’’ ujar sumber Ikhwanul Muslimin.

Sayangnya, SCAF belum merespon permintaan tersebut. Namun, mereka tidak menyangkal bahwa sejak sepekan terakhir terlibat dalam serangkaian dialog penting dengan Ikhwanul Muslimin. Konon, dewan militer yang dipimpin Jenderal Besar Mohamad Hussein Tantawi itu khawatir atas dominasi kubu Islam dalam pemerintahan.

Karena itu, beberapa waktu lalu mereka mendesak MK membubarkan parlemen.

‘’Tak perlu diragukan lagi pasti akan ada kesepakatan-kesepakatan dalam proses terbentuknya pemerintahan baru. SCAF (penguasa pasca-lengsernya Mubarak, red) punya senjata dan tank, dan Ikhwanul Muslimin paham akan hal itu,’’ komentar Shadi Hamid, pengamat politik yang juga direktur Brookings Doha Center. Tapi, menurut dia, Mursi dan SCAF tidak akan menyusun kesepakatan yang bersifat permanen.

SCAF yang berjanji bakal menyerahkan kekuasaan pada 1 Juli nanti berharap Mursi bisa mengikrarkan sumpah kepresidenan pada 30 Juni. Karena itu, pemerintahan baru harus terbentuk sebelum akhir bulan ini.

Konon, Ikhwanul Muslimin sedang mendekati Mohamad El Baradei, mantan Dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Mereka berharap tokoh reformasi dan penerima Nobel Perdamaian 2005 itu diharapkan bersedia menjadi PM.(hep/dwi/jpnn/ila)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook