JENEWA (RP) - Korea Utara (Korut) agaknya berambisi betul menjadi kekuatan nuklir. Pemerintahan Kim Jong-un pun memanaskan ketegangan di Semenanjung Korea melalui uji coba nuklir Februari lalu hingga menempatkan dua rudal jarak menengah di pantai timur Korut dalam posisi siap menyerang belum lama ini.
Tak cukup hanya pamer kekuatan, Pyongyang menuntut pengakuan langsung sebagai negara nuklir. Kemarin (23/4) Korut menyatakan bahwa pihaknya meminta diakui sebagai negara kekuatan nuklir. Tuntutan atas pengakuan tersebut sekaligus diajukan oleh pemerintahan Kim untuk memulai dialog kembali dengan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel).
Mengutip pernyataan pemerintahan Kim Jong-un, surat kabar resmi Korut, Rodong Sinmun, menolak dan tak bisa menerima prasyarat AS maupun Korsel bahwa Pyongyang harus membongkar senjata nuklirnya dan menghentikan peluncuran rudalnya sebelum dialog dimulai.
"Jika DPRK (Korut, Red) duduk satu meja dengan AS, itu berarti harus tercipta dialog di antara Negara kekuatan nuklir. Bukan satu pihak memaksa pihak yang lain untuk membongkar dan mengakhiri persenjataan nuklirnya," tulis koran itu.
Tetapi, AS menolak keinginan Korut itu dalam pertemuan Traktat Nonproliferasi Nuklir (NPT) di Jenewa, Swiss, Senin lalu ( (22/4). Washington menilai bahwa permohonan Pyongyang agar diakui sebagai negara nuklir sangat tidak masuk akal. "Permintaan itu sama sekali tidak realistis dan tidak bisa diterima," tegas Thomas Countryman, pejabat Deplu AS yang mengurusi nonproliferasi nuklir.
Pimpinan delegasi AS dalam forum NPT di Jenewa itu juga minta masyarakat internasional menolak permintaan Korut tersebut. "Penting bagi kita untuk mereaksi segala aksi Korut dengan tenang. Tapi, kita harus tetap berpegang teguh pada tujuan utama melucuti nuklir Korut," terang Countryman.
"Makin banyak negara yang bersikap tegas (terhadap Korut), makin besar peluang kita untuk mencapai tujuan," lanjut wakil AS dalam pertemuan dua pekan tersebut. Dia menegaskan kembali bahwa tujuan pertemuan internasional soal Korut itu adalah membebaskan Semenanjung Korea dari senjata nuklir.
Sejak awal, AS menyebut penghentian program nuklir sebagai syarat utama dialog dengan negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Namun, Pyongyang menolak berdialog dengan syarat. Pemerintahan Kim Jong-un mendesak agar negara-negara Barat mau dialog dengan Korut tanpa memerintahkan negara tersebut menghentikan program nuklirnya.
Sementara itu, di Brussels, Belgia, kemarin para menteri luar negeri (menlu) NATO merilis pernyataan bersama berisi kecaman terhadap Korut. Mereka menilai provokasi Korut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap resolusi DK PBB. Dengan bermanuver, Korut juga telah mengusik perdamaian regional yang berpotensi melahirkan kontak senjata. (RTR/AFP/hep/dwi)
