JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dampak dari defisit dagang yang terus melebar dengan Indonesia, Filipina mencoba melancarkan restriksi dagang. Dengan menetapkan skema spesial safeguard duty. Beberapa produk Indonesia terancam tak lagi mulus menembus pasar Filipina. Beberapa di antaranya adalah produk minuman instan, kopi, hingga minyak kelapa sawit (CPO).
Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menyebut bahwa Filipina merupakan mitra strategis Indonesia, karena itu hubungan dagang kedua negara yang baik selama ini harus tetap dijaga. Terlebih karena Indonesia selalu surplus perdagangan dengan Filipina. ”Surplus kita pertama dengan India, Amerika, ketiga itu Filipina. Kalau Filipina masalah, kan tidak bagus. Oleh karena itu, kita harus menjaganya,” ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, Sabtu (23/2).
Pihak Kemendag mengaku akan segera menggelar bisnis forum dengan Filipina untuk menyelesaikan ancaman hambatan dagang oleh Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte. ”Ekspor kopi saset kita ke sana mulai terganggu sejak Agustus 2018 lalu dan CPO kita. Makanya kita akan berupaya berdiskusi melalui bisnis forum untuk menyelesaikannya,” tambah Oke.
Menurut Oke, salah satu upaya persuasif untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menawarkan pada Filipina, trade off komoditas yang menjadi andalan ekspor Filipna. “Filipina itu kan lihat hubungan dengan kita defisit, kita akan lakukan pendekatan. Apa yang mereka mau kita beli. Kita akan coba,” bebernya.
Sempat dikabarkan Filipina menginginkan Indonesia lebih terbuka untuk produk bawang merah dan pisang. Oke menyampaikan hal tersebut memungkinkan dengan catatan pihak Filipina memenuhi kriteria yang ditetapkan Kementerian Pertanian. ”Pada prinsipnya, dengan skema Asean itu sudah terbuka, selama memenuhi aturan Kementan, yakni produk dari negara asal itu bebas hama,” urai Oke.
Sementara itu, dari kalangan pelaku usaha, hambatan dagang yang dilancarkan Filipina agaknya tak membuat mereka resah. Misalnya dari sisi pengusaha CPO, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengungkapkan, bahwa ekspor ke Filipina tidak terlalu besar.
”Sebenarnya membatasi perdagangan CPO dengan Indonesia justru akan menyulitkan Filipina. Dengan tarif masuk yang lebih besar misalnya, mereka harus membayar CPO lebih mahal. Saat ini Indonesia juga tengah aktif mencari pasar baru CPO, jadi dengan penjualan yang kecil ke Filipina seharusnya tidak berpengaruh,” jelas Mukti.
Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Direktur Mayora Group Andre Atmadja mengatakan, bahwa pihaknya mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam membantu pengusaha dalam kasus ketegangan perdagangan dengan Filipina.
Dia berharap proses perundingan dengan Filipina berjalan lancar, karena perusahaan produsen kopi kemasan Torabika itu membukukan ekspor senilai 600 juta dolar AS ke Filipina pada tahun lalu.
Andre menyebut, bahwa Mayora Group memahami keperluan Filipina untuk meningkatkan kinerja ekonominya dengan memperkuat sektor perdagangan. Oleh karena itu, perseroan berkomitmen untuk mendirikan pabrik di Filipina. “Saat ini kami sedang melakukan survei, mencari lokasi yang baik untuk pabrik kami di Filipina. Proses investasinya sudah berjalan,” tambahnya.
Sementara itu, dari pandangan pengamat, Ekonom Insitute Development of Finance and Economic Bhima Yudhistira Adhinegara menyebutkan, bahwa kendati ekspor sawit Indonesia ke Filipina relatif kecil, pemerintah Indonesia sebaiknya menyikapi berlanjutnya gelombang proteksionisme terhadap sawit sejak negara-negara seperti India, Amerika Serikat dan Eropa memberlakukan pembatasan impor minyak kelapa sawit pada tahun lalu.
“Kalau tidak segera ditangkal proteksionisme ini, hal tersebut dikhawatirkan dapat menyebar ke negara-negara ASEAN lainnya dan meluas ke negara-negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit,” ujarnya.(agf/jpg)
