JAKARTA (RP) - Perwakilan pemerintah Indonesia di Malaysia kemarin melakukan peninjauan dan evaluasi perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang ada di sana. Hasilnya ternyata tidak terlalu baik, Pemerintah Indonesia kecolongan. Pasalnya, tahun 2013 ini perdagangan WNI di negara pimpinan PM Mohammad Najib Tun Abdul Razak itu meningkat.
Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Konsuler KBRI di Kuala Lumpur, Dino Wahyudin kenaikan jumlah WNI korban perdagangan manusia memang tidak mencapai angka cukup besar. Namun menurutnya dalam hal perdagangan manusia, satu orang saja yang bertambah merupakan hal yang serius.
Hingga saat ini dari data yang telah mereka kumpulkan, sudah tercatat sebanyak 116 orang WNI yang menjadi korban human trafficking di sana. Jumlah tersebut meningkat dari jumlah sebelumnya pada tahun 2012 sebanyak 106 orang WNI.
"Kemungkinan jumlah tersebut bisa bertambah," tutur Dino saat dihubungi kemarin. Sebab hingga saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi dan monitoring lebih lanjut. Dikatakannya, proses evaluasi ini dilakukan langsung oleh Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Tatang B Razak.
Dino menyatakan bahwa pertambahan ini mengakibatkan cukup kekhawatiran. Pasalnya meskipun telah dilakukan pengawasan dan pencegahan yang cukup ketat oleh pemerintah, human trafficking ini malah makin bertambah.
Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa perlu dilakukan kerjasama lebih intensif lagi antar kedua pemerintah. Intensif di sini dimaksutkannya melakukan peningkatan kerja sama untuk menangani kasus ini dalam Joint task force misalnya.
"Karena kan pelaku ada di kedua negara, sehingga Joint task force ini penting. Sebab kan kedua negara memiliki sistem hukum nasional yang berbeda. Harus ada persamaan," ungkap Dino.
Pria berkacamata itu juga mengatakan, bahwa setelah mendapat informasi tersebut. Tim Satgas KBRI Kuala Lumpur yang dipimpin langsung oleh Tatang langsung melakukan pertemuan dengan pihak Malaysia. Tatang juga melakukan pertemuan dengan pemimpin rumah perlindungan khas wanita untuk membahas masalah ini.
Pada tahun 2013 ini sendiri, LSM pemerhati TKI di luar Negeri Migrant care juga menyatakan bahwa diantara negera-negara lain, para TKI paling banyak mengalami pelanggaran HAM di negeri Jiran tersebut. pelanggaran HAM tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar dan beberapa pelanggaran lain. Dan kasus-kasus tersebut paling banyak dialami oleh TKI perempuan yang bekerja di sektor rumah tangga.
Sebelumnya, Direktur eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan bahwa hal ini harus dicermati lebih dalam lagi dan dijadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebab malasah ini bukan merupakan masalah baru yang track recordnya asing bagi pemerintah. Sehingga membuat pemerintah kesulitan untuk mengatasinya. "Pemerintah seperti tidak sungguh-sungguh dalam melakukan perlindungan pada mereka," tandasnya. (mia/jpnn)
