Laporan JPNN, Jakarta
Setelah sekitar 13 jam melakukan perundingan, akhirnya 17 menteri keuangan Uni Eropa menyetujui pemberian dana talangan (bailout) 130 miliar euro atau setara dengan 170 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.500 triliun untuk Yunani, kemarin. Keputusan itu seperti memberikan nyawa kedua bagi negara para dewa tersebut setelah paket penyelamatan pertama senilai 110 miliar euro pada 2010 tidak cukup kuat untuk menyembuhkan krisis ekonomi yang dipicu utang yang menumpuk itu.
Keputusan yang ditunggu-tunggu pemerhati ekonomi seluruh dunia itu diambil pada Selasa (21/2) dini hari waktu setempat atau kemarin siang WIB. Perdana Menteri Luksemburg Jean-Claude Juncker yang juga ketua kelompok menteri keuangan Uni Eropa menyatakan, secara jangka panjang, kesepakatan itu mengakibatkan pengurangan signifikan terhadap utang Yunani. ‘’Butuh upaya yang besar dan kekuatan lebih lanjut dari semua bagian masyarakat Yunani agar ekonomi negara kembali ke jalur pertumbuhan yang berkelanjutan,’’ paparnya.
Dengan suntikan dana bailout kedua, Yunani akan membayar obligasi yang jatuh tempo 20 Maret mendatang sebesar 14,5 miliar euro. Jika Yunani gagal bayar, negara itu akan bangkrut dan berimbas kepada perekonomian negara-negara di seluruh dunia.
Kepala IMF Christine Lagarde yang juga terlibat dalam negosiasi menegaskan, tambahan nyawa itu harus bisa memberikan cukup ruang bagi Yunani untuk mengembalikan daya saingnya. Atas pencapaian itu, Perdana Menteri Yunani Lucas Papademos menyatakan sangat senang. ‘’Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hari ini adalah hari bersejarah bagi ekonomi Yunani,’’ tegas Papademos.
Namun, kegembiraan petinggi ekonomi Eropa dan Yunani itu bisa berarti derita bagi 11 juta rakyat Yunani. Sebab, seperti pil pahit, pemberian dana bailout tersebut disertai paket syarat yang sangat berat. Pemerintah dan rakyat Yunani harus mengurangi rasio utangnya 121 persen dari PDB hingga 2020 mendatang. Saat ini rasio pinjaman Yunani mencapai 160 persen.
Agar target tercapai, pemerintah Yunani harus bisa mengurangi penggunaan anggaran hingga 325 juta euro tahun ini. Di antara wujud langkah penghematan itu, pemerintah Yunani akan memecat 15.000 pegawai negeri sipil (PNS). Pemecatan bakal memperburuk tingkat pengangguran di Yunani yang telah mencapai 21 persen. Selain itu, pemerintah Yunani memotong upah minimum pekerja hingga 20 persen dari 751 euro menjadi 600 euro.
Negara yang memiliki GDP 305,41 miliar dolar AS pada 2011 itu juga harus menerima manajemen ekonomi negara akan selalu dimonitor oleh Uni Eropa. Alasannya, tak semua anggota Uni Eropa yakin bahwa Yunani bisa dipercaya memegang komitmen yang sudah diteken.
Dalam dua bulan ke depan, Yunani juga harus mengubah prioritas konstitusi menjadi pembayaran utang dari dana yang ada di pemerintah.
Athena juga wajib membuat account khusus, dikelola secara terpisah dari anggaran utama. Di dalamnya terdapat hitungan cukup, yaitu terdapat dana mencukupi untuk melunasi utang selama tiga bulan mendatang.(and/reuters/bbc/c4/kim/izl)
