BANGKOK (RP) - Thailand masih bergolak. Massa Kaus Kuning tidak berhenti berunjuk rasa untuk mendesak Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra hengkang dari pemerintahan.
Rabu (18/12), oposisi mengumumkan rencana mereka untuk mengadakan unjuk rasa akbar hingga perempuan 46 tahun itu lengser.
Tidak hanya menuntut Yingluck meninggalkan kursi PM, oposisi juga mendesak pemerintah segera menerapkan reformasi. Terutama reformasi aturan soal pemilihan umum (Pemilu).
Suthep Thaugsuban, mantan wakil PM yang berperan sebagai komandan unjuk rasa, meminta pemerintah merombak aturan Pemilu sebelum 2 Februari 2014 atau hari pencoblosan.
Kemarin Suthep menyatakan bahwa para pendukungnya bakal mengadakan unjuk rasa dalam skala besar pada hari ini (19/12) dan besok (20/12).
Oposisi akan memusatkan dua demonstrasi besar tersebut di Kota Bangkok. Sejak akhir pekan lalu, tidak kurang dari 2.000 pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota Negeri Gajah Putih tersebut. Tapi, sejauh ini, mereka belum melakukan aksi protes yang signifikan.
Jika aksi besar pada Kamis dan Jumat tersebut belum juga membuahkan hasil, menurut Suthep, kubunya akan mengadakan protes lanjutan dengan skala yang lebih besar.
Rencananya, unjuk rasa akbar itu akan diselenggarakan pada Ahad (22/12) mendatang. ‘’Kami akan memaksa Yingluck keluar dari pemerintahan melalui aksi long march akbar pada Ahad nanti,’’ tegasnya.
Pada 9 Desember lalu, Suthep dan massanya berusaha melengserkan Yingluck. Saat itu sekitar 160.000 orang mengepung kantor PM dan mendesak adik bungsu mantan PM Thaksin Shinawatra tersebut untuk mundur.
Tapi, aksi itu tidak membuahkan hasil yang maksimal. Ibu satu anak tersebut hanya membubarkan parlemen dan menjadwalkan Pemilu sela. Dia pun tetap menjabat sebagai PM.
‘’Kami akan melakukan aksi turun ke jalan dan terus menggalang massa sampai jumlah orang-orang yang ikut long march lebih banyak daripada jumlah massa yang memilih Yingluck sebagai PM. Kami tidak akan berhenti berjalan sampai para pegawai negeri dan militer bergabung,’’ papar Suthep.
Bulan lalu, politikus 64 tahun itu berusaha mengajak militer bergabung dalam aksinya, tapi gagal.
Sebenarnya, pengadilan Thailand pun sudah menerbitkan surat perintah penangkapan Suthep. Ia dituduh melakukan pemberontakan politik karena melanggar konstitusi Thailand pada 2009. Tapi, sampai sekarang, polisi pun tidak kunjung menangkap dia.
Padahal, alumnus Middle Tennessee State University itu beberapa kali muncul di hadapan publik dan mengoordinasi aksi oposisi.
Sementara itu, Departemen Investigasi Khusus Thailand (DSI), semacam FBI di Amerika Serikat (AS), memerintah bank untuk membekukan aset milik sekitar 18 tokoh oposisi. Salah seorang di antaranya adalah Suthep.(hep/c16/dos/jpnn/fia)
Aset para pemimpin unjuk rasa tersebut dibekukan karena aktivitas mereka dianggap mencurigakan. Karena itu, DSI akan melakukan penyelidikan yang mendalam.
‘’Kami akan menginvestigasi, apakah orang-orang ini (18 tokoh oposisi, red) mendanai aksi unjuk rasa. Apakah ada transaksi yang mencurigakan dari rekening mereka,’’ kata Tarit Pengdith, Ketua DSI, dalam jumpa pers kemarin.(hep/c16/dos/jpnn/fia)
