JAKARTA (RP) - Perdana Menteri (PM) Australia Tonny Abbot mengatakan, sebagaimana dilakukan pemerintahan di negara lain, Australia juga melakukan pengumpulan informasi di sejumlah titik. Informasi tersebut bisa saja digunakan oleh negara lain. Namun ia menegaskan, tidak akan melakukan sesuatu yang bisa merusak hubungan baik dengan Indonesia.
Penegasan itu disampaikan PM Tonny Abbot di depan sidang parlemen di negaranya, Senin (18/11) ini, untuk menjawab pertanyaan anggota parlemen dari Melbourne Green Party, mengenai berita penyadapan intelijen Australia terhadap percakapan telepon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2009 lalu.
PM Abbot menegaskan, pemerintahnya tidak akan pernah memberikan komentar terkait masalah-masalah intelijen itu. “Ini telah menjadi tradisi pemerintah, dan saya tidak berniat mengubah itu hari ini,” kata Abbot seperti yang dilansir di situs resmi Setkab.
Menurut PM Abbot, Pemerintah Australia menggunakan semua sumber daya yang tersedia, termasuk informasi untuk membantu negara sahabat dan sekutu, bukan untuk menyakiti. “Tugas pertama saya adalah melindungi Australia dan memajukan kepentingan nasional,” tegas Abbot.
Konsisten dengan tugas tersebut, menurut PM Australia itu, ia tidak akan pernah mengatakan atau melakukan sesuatu yang bisa merusak hubungan kuat dan kerjasama yang erat dengan Indonesia. “Hubungan kami yang paling penting, saya bertekad membina agar tumbuh kuat dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang,” kata Abbot.
Sebelumnya, informasi soal penyadapan terhadap Indonesia dilansir oleh AFP, Senin (18/11). informasi tersebut didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan oleh whistleblower asal AS Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen rahasia tersebut berhasil didapatkan oleh media setempat, Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan media Inggris, The Guardian.
Dokumen tersebut menyebutkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia. Lebih lanjut, dokumen itu dengan jelas menyebutkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, atau yang juga disebut Defence Signals Directorate telah menyadap aktivitas telepon genggam Presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009 lalu. Saat itu, Australia masih dipimpin oleh Perdana Menteri Kevin Rudd.
Daftar target penyadapan Australia itu menyebut nama-nama pejabat tinggi ternama Indonesia. Mulai dari Wakil Presiden Boediono, kemudian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Menko Polhukam dan juga Mensesneg.
ABC melaporkan bahwa salah satu dokumen rahasia tersebut berjudul '3G impact and update' yang berisi grafik upaya intelijen Australia untuk mengimbangi teknologi 3G yang digunakan Indonesia dan sejumlah negara kawasan Asia Tenggara lainnya.
Terdapat juga daftar sejumlah orang yang menjadi target penyadapan. Bahkan intelijen Australia memiliki rekomendasi untuk memilih salah satu nama tersebut dan menjadikannya target penyadapan, dalam kasus ini adalah kepala negara Indonesia. (flo/jpnn)
