KAIRO (RP) - Krisis politik Mesir semakin panas dan berdarah. Unjuk rasa Ikhwanul Muslimin usai Salat Jumat kemarin, kembali berujung bentrok dengan militer. Korban tewas pun kian bertambah.
Bentrok pecah tidak saja di Kota Kairo, namun hingga Samietta dan Ismailia, Jumat (16/8) waktu setempat. Diberitakan Aljazeera, aksi demo pendukung presiden terguling Muhammed Mursi, Ikhwanul Muslim, usai salat Jumat itu berujung bentrok saat pasukan pemerintah menembaki pendemo karena dianggap sebagai ancaman.
Demo yang dinamai ‘’Hari Kemarahan’’ itu digelar sebagai bentuk kecaman atas aksi pasukan pemerintah yang membubarkan kamp-kamp protes Ikhwanul Muslim di Kairo, dua hari lalu. Dalam insiden itu lebih dari 623 orang tewas.
Kantor berita Reuters melaporkan, dalam bentrok kali ini delapan pendemo tewas di Kota Damietta dan lima orang tewas di Kota Ismailia, timur laut Kairo.
Sementara di Kairo, jumlah korban tewas diperkirakan lebih besar. Menurut Aliansi Anti Kudeta, sedikitnya 25 orang tewas dan ratusan lainnya terluka saat pasukan pemerintah menembaki pendemo yang berjalan ke arah pusat Ramses Square.
Sebelumnya, seorang pendemo Ahmed Tohami, mengatakan kepada Aljazeera, ada darah di jalan-jalan saat polisi menembakkan peluru dan gas air mata ke arah massa. ‘’Orang tua, perempuan tua muda, semua diserang,’’ katanya seperti dilansir vivanews, kemarin.
Menurut dia, polisi menembaki massa dari arah depan dan belakang hingga massa pendukung Mursi itu tak punya jalan keluar dari situasi membahayakan tersebut. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Mesir merilis ada 17 orang tewas dalam bentrokan kemarin.
Saatnya Intervensi Militer Mesir
Di bagian lain, dunia internasional dinilai perlu segera melakukan intervensi terhadap militer Mesir menyusul tragedi berdarah yang hingga Kamis (15/8) telah menewaskan hingga 623 rakyat sipil.
Intervensi diyakini menjadi solusi terbaik yang ada guna menghindari semakin banyaknya jumlah korban yang terus berjatuhan.
‘’Kebiadaban militer Mesir dalam menghadapi demonstran sudah melampaui batas dan cenderung merendahkan dan mengabaikan hak-hak asasi manusia,’’ ujar Ketua Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay, dalam siaran persnya, Jumat (16/7).
Militer Mesir, menurutnya, juga terbukti tidak mendengar imbauan lembaga-lembaga internasional dan tokoh-tokoh dunia yang menyerukan agar segera menghentikan kekerasan dan mengedepankan cara-cara damai dalam menyikapi krisis politik yang ada.
‘’Karena itu perlu gerakan intervensi dari dunia internasional. Dalam hal ini Indonesia yang memiliki hubungan khusus dengan Mesir tidak cukup lagi hanya mengemukakan kecaman dan penyesalan,’’ katanya.
Menurut Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini, salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah Indonesia dengan mendesak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) segera melakukan pertemuan khusus terkait upaya penyelesaian krisis Mesir.
‘’Negara-negara Islam perlu segera bersatu dalam melihat krisis Mesir. Apa pun kepentingannya harus dikesampingkan. Karena keselamatan warga sipil Mesir harus diutamakan. Pada titik inilah peran Indonesia menjadi strategis. Indonesia diyakini masih lebih didengar dibanding negara-negara Islam lain,’’ ujarnya.
Langkah lain, dunia internasional menurut Daulay, juga perlu meminta pemerintah Amerika Serikat menghentikan bantuan sebesar 1,3 miliar dolar AS per tahun kepada militer Mesir.
Ia menilai, besarnya bantuan yang diberikan justru memerkuat sikap-sikap militeristik tentara Mesir pada warga sipil. Karena itu Presiden Obama dalam hal ini menurutnya perlu berperan secara aktif mencari solusi terbaik lewat jalur diplomasi internasional.
‘’Saya yakin jika Presiden Mursi dibebaskan maka massa pendukungnya pun akan lebih tenang. Dengan begitu bentrokan antara pro-Mursi dan militer bisa diminimalisir,’’ katanya.(int/gir/dil/jpnn)
