LONDON (RP) - Uni Eropa untuk pertama kalinya mengeluarkan larangan penting terkait kegiatan pendanaan dan kerja sama dengan institusi Israel yang bertempat di wilayah pendudukan negara zionis ini sejak perang di Timur Tengah tahun 1967.

Langkah yang baru saja diputuskan hari ini langsung mengundang protes dari Israel. Agar kembali mendapatkan pendanaan dari Uni Eropa pada 2014, Israel harus menandatangani sebuah klausul yang menyatakan mereka akan melakukan kegiatannya di wilayah perbatasan negara yang dibuat sebelum perbatasan tahun 1967.

Kantor berita theglobeandmail (16/7) melaporkan, dengan larangan tersebut berarti Israel tidak boleh berkegiatan di wilayah timur Jerusalem, Tepi Barat, atau Dataran Tinggi Golan yang merupakan wilayah Palestina.

Keputusan ini disambut gembira oleh Palestina."Ini adalah awal bagi sebuah era baru," kata Hanan Ashrawi, salah seorang pejabat Palestina.

""Israel harus harus mengerti pendudukan ini tidak akan berlangsung tanpa ada pertanggungjawaban," lanjutnya.

Sementara Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Zeev Elkin mengatakan keputusan Uni Eropa adalah langkah yang sangat penting dan mengkhawatirkan.

"Ini sama sekali tidak mendukung pembicaraan perdamaian. Sebaliknya, langkah ini malah menyulut penolakan Palestina untuk menolak negosiasi," kata Elkin.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, dijadwalkan mengunjungi wilayah ini dalam waktu dekat untuk membicarakan niatnya memulai perundingan damai antara Israel dan Palestina.

Selama ini, Israel terus melanjutkan agresi dengan pembangunan permukiman di Tepi Barat.  Rencana pembangunan lebih dari 500 rumah baru bagi warga Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat telah diajukan kepada pihak berwenang bulan Juni lalu.

Selain membangun rumah baru, permohonan juga mencakup pengajuan legalisasi 137 unit rumah yang ada. Ke-137 rumah di tanah Palestina itu tidak mengantongi izin. Bila disetujui, pembangunan rumah baru kali ini akan menjadikan jumlah rumah bagi pemukim Yahudi di Itamar lima kali lipat. (esy/jpnn)