JAKARTA (RP) - Hingga kini pemerintah Indonesia belum mengakui kemerdekaan Republik Kosovo sebagai negara berdaulat. Padahal, negara di wilayah Balkan itu telah menyatakan kemerdekaannya dari Serbia sejak 2008 lalu.

Sikap pemerintah ini disesalkan oleh Muhammadiyah. Organisasi Islam tertua di Indonesia itu akan mendesak pemerintah untuk segera memberikan pengakuannya.

"Saya akan berbicara dengan pemerintah dan DPR agar segera memberi pengakuan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin di kantor DPP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/5).

Din mengaku sempat berkunjung ke Kosovo beberapa waktu lalu dan bertemu dengan Presiden Atifete Jahjaga.  Dalam pertemuan itu, Presiden Atifete minta bantuan Din untuk meyakinkan pemerintah Indonesia agar mengakui negara bekas bagian Yusgoslavia itu.

Din menegaskan, Kosovo pantas untuk berpisah dari Serbia. Pasalnya, mayoritas penduduk Kosovo adalah etnis Albania yang beragama Muslim. Sementara mayoritas penduduk Serbia adalah penganut Kristen Ortodoks Serbia.

"Dia mayoritas etnis Albania sejak jaman Turki Usmani. Ketika Yugoslavia pecah dia digabungkan dengan Serbia tapi tidak cocok bagai minyak dan air, etnisnya beda agamanya beda," papar Din.

Selain itu kemerdekaan Kosovo juga telah diakui oleh 31 negara Islam. Negara adidaya seperti Amerika Serikat, Perancis dan Jerman juga telah mengakui negara dengan ibu kota Pristina itu. "Bagi kami Muhammadiyah, tidak ada alasan untuk tidak mengakui Kosovo," tegas Din. (dil/jpnn)