JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Eskalasi konflik antara Israel dan Hamas beberapa hari terakhir semaki memanas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membentuk pemerintahan darurat pada Rabu (12/10/23) dengan tujuan berperang melawan Hamas.
Selain itu, Benjamin Netanyahu bersumpah untuk memusnahkan kelompok militan Hamas di Palestina dari muka bumi atas serangan yang tengah direncanakan.
Diketahui, kelompok bersenjata Hamas menyerbu Israel dari Jalur Gaza pada Sabtu (6/10/23) dalam serangan mendadak yang menewaskan sedikitnya 1.200 orang.
Serangan tersebut, merupakan serangan militan Palestina paling mematikan dalam sejarah Israel. Akibatnya, Israel membalas dengan melakukan pengeboman besar-besaran di Gaza yang telah menewaskan 1.055 orang.
Tak sampai disitu saja, Israel juga mengerahkan ribuan tentara di sekitar wilayah tersebut, di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Israel akan melancarkan invasi darat untuk menghancurkan Hamas.
Netanyahu beserta mantan kepala pertahanan dan pemimpin partai oposisi berhaluan tengah Benny Gantz, membuat pernyataan bersama untuk sepakat membentuk pemerintahan darurat yang terdiri dari dua pemimpin dan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant.
Netanyahu kemudian mengatakan dalam pernyataannya di televisi bahwa mereka telah mengesampingkan perbedaan mereka "karena nasib negara kita sedang dipertaruhkan."
"Kami memerangi musuh yang kejam, lebih buruk dari ISIS," kata Netanyahu bersama Gantz dan Gallant, membandingkan serangan kelompok tersebut dengan pembunuhan yang dilakukan oleh ISIS.
Menteri pertahanan, Gallant, mengatakan akan menghapus Hamas dari muka bumi sehingga Hamas dipastikan tidak ada lagi.
"Kami akan menghapus apa yang disebut Hamas, ISIS-Gaza, dari muka bumi. Ia tidak akan ada lagi," ucap Gallant.
Gantz sebagai mantan kepala pertahanan dan jenderal Israel, mengungkapkan ini adalah waktu untuk bersatu dan menang.
"Ada waktu untuk damai dan ada waktu untuk perang. Sekarang adalah waktu untuk perang," kata Gantz.
Selama pertempuran dengan Hamas di Gaza, pemerintah darurat tidak akan mengambil kebijakan atau undang-undang apa pun yang tidak memiliki keterkaitan, kata Netanyahu dan Gantz dalam pernyataan bersama mereka.
Pemimpin oposisi, Yair Lapid, diperkirakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan darurat pada bagian ini.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
