DISEBUT SEBAGAI PENGHIANAT BANGSA

Habibie Dihina Mantan Menteri Malaysia

Internasional | Selasa, 11 Desember 2012 - 18:59 WIB

JAKARTA (RP) - Presiden RI ketiga, BJ Habibie dihina mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin. Dalam tulisannya yang dimuat di surat kabar Utusan Malaysia Zainudin menyebut bahwa Habibie adalah pengkhianat bangsa.

Salah satu kesalahan Habibie menurut Zainudin adalah telah melepas Timor Timur dari Wilayah Indonesia pada 1999 silam. "Beliau mengakhiri jawatan dalam kehinaan setelah menjadi presiden sejak 20 Oktober 1999," tulis Zainudin.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Dalam tulisan berjudul 'Persamaan BJ Habibie dengan Anwar Ibrahim', Zainudin memang mengkritik keduanya. Zainudin menuduh Habibie menjadi gunting dalam lipatan dalam pemerintahan Presiden Indonesia Soeharto. Hal tersebut sama dengan apa yang dilakukan Anwar terhadap pemerintah Mahathir Mohammad.

Nah, puncak penghinaan itu sepertinya berada di akhir tulisan. "Pada hakikatnya mereka berdua tidak lebih daripada The Dog Of Imperialism," tulisnya.

Tentu saja tulisan itu membuat beberapa poltisi Indonesia geram. Salah satunya adalah anggota DPR dari Fraksi PAN Teguh Juwarno. "Menurut saya itu adalah kalimat tidak senonoh yang tidak layak disampaikan seorang mantan menteri apalagi menteri penerangan," sesal Teguh Juwarno, Selasa (11/12).

Menurut Teguh, meskipun yang bersangkutan mengaku itu pendapat pribadinya, tapi itu tetap saja sungguh tidak elok. "Ini kan terkait perseteruan di Malaysia terkait dengan politik lokal. Tapi, jangan kemudian membawa-bawa Habibie yang pernah menjabat sebagai kepala negara Indonesia," kata Teguh.

Dia mengusulkan agar Indonesia menyampaikan protes kepada Malaysia atas pelecehan itu. "Di sini menurut saya pelecehan terhadap mantan kepala negara ini memang yang saya usulkan untuk protes," kata dia.

Dia mengatakan, jika betul maka DPR akan melakukan protes yang ditujukan  kepada Perdana Menteri Malaysia. "Saya pribadi usulannya adalah usir Duta Besar Malaysia. Tapi, ini tergantung keberanian kepala negara kita untuk lakukan itu," ungkapnya.

Lebih jauh dia mengatakan, Komisi I DPR bisa menindaklanjuti masalah ini dengan meminta keterangan dari Dubes Malaysia untuk Indonesia. (boy/mas/jpnn)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook