KUALA LUMPUR (RIAUPOS.CO) – Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengambil keputusan penting. Kemarin (10/10) dia resmi mengumumkan pembubaran parlemen Malaysia. Hal itu berarti pemilu dipercepat dan bakal digelar akhir tahun ini.
Ismail mengatakan, dirinya mengajukan permintaan tersebut kepada raja pada Ahad siang. Sehari kemudian, kerajaan mengabulkan permintaannya. "Saya mengimbau agar pemerintah negara bagian juga ikut membubarkan dewan mereka. Kecuali, Sabah, Sarawak, Johor, dan Melaka,’’ ungkapnya seperti yang dilansir oleh Channel News Asia.
Ismail mempertimbangkan pemilu serentak agar masyarakat bisa lebih mudah dalam memilih. Anggaran yang dikeluarkan juga lebih efisien. Ismail pun mengatakan bahwa pengaturan selanjutnya bakal dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
Sesuai aturan, pemilu harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah pembubaran parlemen. Itu berarti pemilu nasional Malaysia harus digelar selambat-lambatnya 9 Desember."Dengan pengumuman ini, mandat kami kembalikan ke rakyat. Saya percaya mandat rakyatlah yang bisa menciptakan kestabilan politik dan pemerintahan,’’ ujarnya.
Pada hari yang sama, pihak kerajaan ikut menyatakan alasannya menerima permintaan PM. Pengawas Rumah Tanggap Istana Negara Malaysia Ahmad Fadil Shamsuddin mengatakan, Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah terpaksa mengikuti saran PM. Sebab, kondisi politik Malaysia diakui sudah jauh dari kondusif.
Ahmad juga berharap bahwa pemilu lebih cepat bisa memberikan kestabilan di Malaysia. Dengan begitu, roda ekonomi dan pemerintahan Malaysia diharapkan bisa kembali lancar."Raja menyatakan kekecewaan terhadap perkembangan politik saat ini,’’ paparnya.
Politik Malaysia memang sedang mengalami krisis sejak 2018 lalu. Setelah Najib Razak tersandung skandal 1MDB, tak ada lagi partai yang dominan. Koalisi pemerintahan baru yang dipimpin Mahathir Mohamad hanya bertahan 22 bulan. Penggantinya, Muhyiddin Yassin, juga tak bisa bertahan lebih dari dua tahun.
Analis menilai bahwa keputusan itu diambil untuk mendapatkan momen. Sebab, partainya, UMNO, saat ini masih memegang mayoritas meski tak sebesar era Najib atau Mahathir."Kalau diadakan secepatnya, mereka yakin setidaknya bisa mengamankan kursi terbanyak,’’ papar Oh Ei Sun, pakar dari think-tank Pacific Research Center of Malaysia.(bil/c17/bay/jpg)
