JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketegasan Pemerintah Indonesia soal penamaan KRI Usman Harun makin membuat Singapura marah.
Karena surat protes tidak digubris, Pemerintah Singapura menunjukkan kedongkolan dengan membatalkan undangan bilateral pertahanan dengan Indonesia secara sepihak.
Aksi boikot terhadap pejabat militer Indonesia ini diduga kuat tak lepas dari ketegangan sebelumnya soal KRI Usman Harun.
Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin yang sedianya datang ke Singapura besok (11/2) dalam rangka memenuhi undangan Menhan Singapura, urung berangkat.
Undangan dialog bilateral dan menyaksikan pagelaran Singapore Airshow 2014 dibatalkan secara sepihak oleh Singapura. Atase Pertahanan Indonesia di Singapura memastikan pembatalan tersebut.
Pembatalan undangan sepihak juga dilakukan terhadap TNI. Panglima TNI beserta para kepala staf angkatan juga tidak jadi hadir di Singapura.
Mereka awalnya dijadwalkan berada di Singapura selama dua hari, yakni 11-12 Februari. Begitu pun 100 perwira TNI yang sedianya diundang menonton pagelaran tersebut, juga urung bertolak.
‘’Diduga karena persoalan itu (KRI Usman Harun, red),’’ tutur Kapuspen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul saat dikonfirmasi, Ahad (9/2). Belum ada penjelasan resmi dari Kementerian Pertahanan maupun militer Singapura atas pembatalan sepihak tersebut.
Iskandar menjelaskan, sedianya Panglima TNI Jenderal Moeldoko memiliki beberapa jadwal kegiatan di Singapura.
Selain menyaksikan pagelaran Singapore Airshow 2014, ada rencana pertemuan bilateral dengan Panglima militer Singapura. Kemudian, Moeldoko juga dijadwalkan memberi kuliah umum di salah satu universitas di Singapura.
Disinggung mengenai sikap resmi TNI menyikapi pembatalan tersebut, Iskandar menyatakan menunggu perkembangan lebih lanjut dari pimpinan TNI. Namun, secara umum pihaknya menyayangkan pembatalan sepihak itu.
Sebab, selama bertahun-tahun hubungan antara TNI dan militer Singapura telah terjalin sangat baik. ‘’Jangan karena permasalahan di tingkat elit politik, lalu berdampak kepada hubungan di level yang lebih teknis,’’ ucapnya.
Pihaknya berharap polemik KRI Usman Harun bisa segera selesai tanpa harus mengorbankan hubungan kedua negara, khususnya militer.
Di sisi lain, pembatalan undangan tersebut tidak berpengaruh terhadap penampilan tim Indonesia dalam pagelaran Singapore Airshow 2014. Indonesia mengirim Tim Jupiter TNI AU untuk atraksi akrobatik udara di ajang tersebut.
‘’Tim Jupiter akan tetap tampil untuk menunjukkan kemampuan para penerbang TNI AU di hadapan masyarakat internasional,’’ terang Kapuskom Kemhan Brigjen Sisriadi dalam keterangan persnya kemarin.
Sebagaimana diberitakan, Singapura melakukan berbagai manuver untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap penamaan Usman Harun untuk kapal tempur TNI AL.
Alasan historis yang digunakan Singapura diterjemahkan ke dalam protes antarpemerintah hingga perang opini yang dilakukan media Singapura.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai sikap yang ditunjukkan Singapura terhadap persoalan KRI Usman Harun bisa berdampak lebih serius.
Muaranya adalah keretakan hubungan kedua negara. Tentunya, hal itu tidak baik dalam konteks kerja sama regional ASEAN.
Jika antara hubungan Indonesia dan Singapura terjadi ketegangan di level pemerintahan. Maka pemerintah Singapura bisa saja memanggil pulang dubes mereka di Jakarta.
Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes yang lebih keras terhadap Indonesia. Mengingat, protes sebelumnya hanya dicatat oleh Menlu.
Namun, lanjut pria 48 tahun itu, Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama. ‘’Bahkan Indonesia bisa memanggil dubes kita di Singapura. Terlebih dahulu sebagai protes atas campur tangan Singapura terhadap masalah internal Indonesia,’’ ucapnya.
Karena itu, menurut Hikmahato pertemuan kedua menlu harus disegerakan. Menurut dia, Indonesia tidak mungkin mundur dengan kebijakan untuk memberi nama KRI Usman Harun.
Jika menuruti Singapura, maka pemerintah Indonesia, terlebih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan terlihat lemah di mata publik.
Publik Indonesia secara umum menganggap Singapura lebih kecil dari Indonesia. Jika pemerintah mengalah, hal itu akan menjadi bumerang di tahun politik 2014.
‘’Sebaiknya, pemerintah segera melokalisir permasalahan ini. Agar tidak merembet menjadi ketegangan antar rakyat dan pelaku usaha kedua negara,’’ tambahnya.(byu/jpnn)
