NEW YORK (RP) - Ketua Komisi HAM PBB, Navy Pillay, mempertanyakan keabsahan secara hukum serangan drone (pesawat tanpa awak) milik militer Amerika Serikat di Pakistan yang menewaskan beberapa tokoh Al qaeda.
Taktik ini dinilai kontroversial karena tidak hanya menewaskan target, tapi juga warga sipil.
Menurut stasiun berita BBC, Kamis (7/6), dalam kunjungan ke Pakistan Pillay memanggil perwakilan Kedubes AS di Ibukota Islamabad untuk menyampaikan protesnya. Menurut Pillay, penggunaan drone dipertanyakan dalam hukum internasional.
‘’Serangan drone dipertanyakan keabsahannya dalam hukum internasional, terutama dalam prinsip-prinsip tujuan dan proporsionalitas. Memastikan akuntabilitas pelanggaran hukum internasional juga sulit ketika serangan drone dilakukan di luar komando rantai militer,’’ kata Pillay.
Serangan drone adalah salah satu strategi militer utama AS dalam menggempur lokasi yang diyakini sarang teroris. Serangan terbaru Selasa pekan ini menewaskan pemimpin kedua Al qaeda, Abu Yahya al-Libi, di Pakistan.
Pemerintah Pakistan telah berulangkali memprotes AS atas serangan serupa. Menurut Pakistan, AS telah melanggar kedaulatan wilayah negara mereka. Protes yang sama dilancarkan untuk serangan AS ke Abbottabad yang menewaskan Osama bin Laden tahun lalu.
Pillay mengamini protes Pakistan. Menurutnya, serangan drone dilakukan tanpa mekanisme yang efektif dan transparan terhadap warga sipil dan kendali militer.
Pillay merekomendasikan pemerintah Pakistan untuk melaporkan pelanggaran AS kepada pelapor khusus PBB.
Serangan drone ini dianggap sangat kontroversial karena tidak hanya menewaskan target, namun juga warga sipil yang tidak berdosa di sekelilingnya.
Aspek kontroversi lainnya adalah drone penyerang AS tidak dijalankan oleh pihak militer, melainkan oleh CIA, yang pelaksanaannya tidak transparan.(bbc/int)
