JAKARTA (RP) - Pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) memang tidak menjadi ancaman besar bagi Indonesia.
Namun, pemerintah Indonesia menyayangkan sikap pemerintah Inggris yang terkesan melakukan pembiaran terhadap pembukaan kantor gerakan separatis tersebut.
Menlu Marty Natalegawa menyatakan, sikap pemerintah Inggris bertolak belakang dengan semangat persahabatan kedua negara.
‘’Kita menganggap ini sangat bertolak belakang dengan semangat persahabatan kedua negara dan agar mereka bisa betul-betul memahami betapa kita merasa sangat terusik, merasa sangat tidak menerima keadaan seperti ini,’’tegasnya ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin (7/5).
Marty mengakui, pembukaan kantor tersebut mungkin sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga bisa dianggap legal.
Namun, pemerintah Indonesia juga tidak bisa menerima jika pemerintah Inggris terkesan melakukan pembiaran terhadap sebuah gerakan separatis seperti OPM yang berpotensi mengancam keutuhan suatu negara, yang berbasis di negaranya.
‘’Mungkin dari pemerintah Inggris sudah sesuai dengan ketentuan (Pembukaan kantor, red). Namun permasalahannya apakah suatu negara yang memiliki hubungan bersahabat dengan baik apakah bisa membiarkan wilayahnya digunakan untuk keperluan yang sifatnya tidak bersahabat dengan negara lain, baik itu untuk tujuan separatis. Ini yang kita pertanyakan kepada Inggris,’’urainya.
Karena itu, Marty menegaskan, pemerintah Indonesia tidak habis pikir dengan pemerintah Inggris yang bahkan tidak bisa mengelola sikap dari pemerintah daerah.
Dalam hal ini kota Oxford. Seperti diketahui, tokoh OPM Benny Wenda mengundang Walikota Oxford Mohammad Niaz Abbasi, mantan Walikota Oxford Elise Benjamin, dan salah seorang anggota parlemen Inggris Andrew Smith dalam acara pembukaan Kantor OPM di Oxford, Inggris.
‘’Saat kami bertemu dengan Dubes Inggris, kami tegaskan situasi seperti ini tidak lazim. Bahwasannya suatu pemerintahan tidak mampu mengelola sikap dari pemerintah daerah di Inggris. Di lain pihak tentu saya juga tidak mau membuat masalah, karena yang dinamakan kantor kan memang sangat minimum sekali (pengaruhnya). Tapi sekali lagi mereka seharusnya paham betapa tidak bisa diterimanya hal ini,’’ujar Marty.
Saat ini, Marty mengungkapkan, pihaknya menunggu sikap pemerintah Inggris, terkait protes yang telah disampaikan pemerintah Indonesia.
‘’Komunikasi sudah dilakukan, kita tunggu dari mereka. Karena sikap Dewan Kota Oxford ini sama sekali tidak menggambrkan posisi pemerintah Inggris dan tetap mendukung Indonesia, mendukung NKRI dan mendukung Papua dan Papua Barat bagian dari NKRI,’’imbuh dia.
Pada 28 April lalu kelompok OPM di Inggris yang dipimpin Benny Wenda membuka kantor perwakilan di Oxford. Dengan titel Koordinator Free West Papua Campaign, Benny turut mengundang Walikota Oxford, Mohammad Niaz Abbasi, mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin dan satu anggota parlemen Inggris, Andrew Smith untuk hadir. (jpnn)
