TEHERAN (RIAUPOS.CO) - Iran kembali mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat (AS), setelah Presiden AS Donald Trump pada Mei lalu menarik diri dari kesepakatan 2015. Kesepakatan itu dilakukan untuk membatasi nuklir Iran.
Duta Besar Iran untuk Indonesia Valiollah Mohammadi mengatakan, sanksi yang dijatuhkan jika didefinisikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Mau tidak mau, katanya, sanksi dalam bentuk apapun akan berpengaruh kepada kehidupan orang lain.
‘’Tentu sanksi lebih berhubungan dengan pengaruh psikologis. Terkadang pengaruh psikologis ini membuat kenyataan menjadi lenyap dan tak tampak begitu jelas,’’ katanya saat ditemui di Kedutaan Besar Iran, Jakarta, Selasa (5/2).
Seperti diketahui bahwa para pemimpin Iran dan Presiden Hassan Rouhani menyebut bahwa sanksi AS merupakan penyebab krisis ekonomi di Iran. Beberapa pemberitaan mengatakan, korupsi di Iran juga merupakan salah satu penyebab krisis ekonomi di Iran.
Menurut Valiollah, isu korupsi merupakan perang urat saraf yang diterapkan oleh media-media barat. ‘’Korupsi dalam sistem birokrasi merupakan persoalan yang ada di berbagai negara. Tapi perang urat saraf yang diterapkan oleh media-media barat terhadap Iran, membuat korupsi yang dilakukan oleh oknum dibesar-besarkan,’’ katanya.
‘’Mungkin saja beberapa oknum negara melakukan korupsi, tapi peran media yang dilakukan kepada Iran seolah-olah terjadi korupsi yang sistematis,’’ tambahnya.
Dia juga menjelaskan, sanksi yang dijatuhkan oleh AS berbarengan dengan serangkaian ‘kegiatan’ pula. Hal itu adalah penyebaran berita bohong, perang urat saraf, dan perang yang diterapkan melalui media massa.
‘’Kami melihat, sanksi yang ada merupakan sebuah perang ekonomi terhadap Iran. Melancarkan semua kemampuan mereka untuk menyerang ekonomi Iran melalui berita bohong,’’ ujar Valiollah.(jpg)
