KAIRO (RP) - Mesir terus dilanda gelombang unjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik.
Seorang sumber di lingkungan militer mengatakan sekitar tiga ratus orang dilaporkan masih ditahan pasca terjadinya bentrokan antara pengunjuk rasa dengan petugas keamanan di Kairo, Mesir.
Aksi unjuk rasa yang berujung pada tindakan kekerasan ini berlangsung pada Jumat lalu di depan kantor kementerian pertahanan dan mengakibatkan satu orang tentara tewas serta ratusan orang lainnya terluka.
Pemerintah militer Mesir sejak Jumat (4/5) hingga Sabtu (5/5) malam masih menerapkan jam malam di sekitar lokasi kantor kementerian pertahanan.
Demo yang berujung pada aksi kekerasan ini terjadi hanya tiga minggu menjelang Pemilu presiden di negara itu. Jaksa Penuntut Militer mengatakan, mereka yang ditahan saat ini berasal dari berbagai latar belakang termasuk sejumlah wartawan.
Menurutnya, mereka akan ditahan selama lima belas hari ke depan dan mereka akan ditanya tentang perannya dalam aksi unjuk rasa tersebut. Meski langkah penahanan ini disorot publik Mesir, namun pemerintahan sementara Mesir mencoba mengurangi tekanan dengan mengatakan bahwa mereka telah melepaskan sejumlah tahanan perempuan.
Sejumlah aktivis mengatakan kurang dari 20 perempuan yang ditahan oleh pihak keamanan Mesir pasca terjadinya bentrok tersebut.
Kepala Dewan Militer Mesir, Marsekal Mohamed Tantawi pada hari Sabtu (5/05) kemarin menyempatkan diri untuk menghadiri pemakaman salah satu tentara yang tewas dalam aksi unjuk rasa hari Jumat lalu.
Tindakan tegas pemerintah sementara Mesir sejauh ini tidak banyak mendapat protes dari warga kebanyakan yang menginginkan adanya kondisi negara yang normal dan penegakan hukum yang berjalan baik.
Seorang pengacara di Mesir, Ragian Omran kepada Associated Press mengatakan, penahanan yang dilakukan oleh pihak keamanan Mesir pasca terjadinya bentrokan pada hari Jumat lalu merupakan yang terbesar sejak Dewan Militer memegang kekuasaan di negara itu.
Sejumlah protes yang terjadi mengkritisi keberadaan Dewan Militer Mesir yang dinilai gagal melakukan reformasi. Unjuk rasa yang berlangsung pada hari Jumat lalu sendiri berlangsung karena pengunjuk rasa menuding Dewan Angkatan Bersenjata Tertinggi (SCAF) berada di balik serangan berdarah pada hari Rabu (2/05) yang menewaskan 20 pengunjuk rasa.
Selain itu mereka juga menuntut militer segera menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil secepatnya tanpa perlu menunggu hasil pemilihan presiden.(bbc/int)
