KAIRO (RP) - Penyelesaian krisis politik di Mesir melalui jalur diplomatik terus diupayakan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel dan sejumlah diplomat Uni Eropa bertemu dengan pejabat tinggi Negeri Piramida tersebut untuk mencari solusi politik pasca lengsernya Presiden Muhammad Mursi.
Dalam pertemuan tersebut Hagel menyatakan prihatin dengan kembali pecahnya bentrokan antara tentara dan pendukung Mursi di Media Production City, luar Kairo, tiga hari lalu. Sedikitnya 31 orang ditangkap dalam insiden tersebut.
Media Production City adalah sebuah kompleks tempat sejumlah kantor berita dan rumah produksi berkantor. Kompleks itu menjadi target kemarahan massa pro-Mursi karena dianggap tidak berimbang dalam memberitakan krisis politik Mesir.
‘’Pemerintah baru yang didukung militer sedang bekerja menuju rekonsiliasi politik. Pemerintah tetap berkomitmen pada peta jalan politik yang bakal berujung pada pemilu dan penyusunan konstitusi baru,’’ kata Menteri Pertahanan Mesir Jenderal Abdel Fattah El Sisi kepada Hagel.
Menteri Luar Negeri Mesir Nabil Fahmy juga mengatakan telah bertemu dengan Wakil Menlu AS William Burns Sabtu (3/8). Fahmy pun berbicara melalui telepon dengan Menlu AS John Kerry soal kekerasan yang terjadi. ‘’Seluruh tindakan untuk membubarkan aksi pendudukan di sejumlah area publik di Kairo akan dilakukan dalam koridor hukum,’’ ulasnya.
Sebelum berjumpa dengan Fahmy, Burns bertemu dengan sejumlah petinggi Ikhwanul Muslimin pendukung Mursi. Pertemuan dengan Fahmy juga dihadiri utusan Uni Eropa Bernardino Leon.
Sabtu malam waktu setempat Jenderal Sisi juga bertemu dengan sejumlah ulama Islam yang berpengaruh di Mesir. Dalam pernyataan resmi militer, Sisi mengatakan bahwa solusi damai bisa dicapai jika semua pihak menolak kekerasan.
Meski demikian, para ulama tersebut dikritik keras oleh loyalis Mursi karena ikut dalam pertemuan itu. Mereka menyatakan, hanya dengan mengembalikan Mursi ke jabatannya sebagai presiden, aksi protes tersebut bisa diakhiri.
Ahad (4/8) pemerintah Mesir kembali menegaskan bahwa waktu untuk mencari solusi damai dengan kelompok pro-Mursi hampir habis. Jika dialog damai tidak membuahkan hasil dalam beberapa hari ke depan, militer dan polisi diberi kewenangan penuh untuk membubarkan aksi pendudukan di Rabiah Al Adawiyah dan Tahrir.(tia/jpnn)
