NAYPIDAW (RIAUPOS.CO) - Pemimpin De Facto Myanmar Aung San Suu Kyi menghadapi kecaman internasional karena berpidato mengenai upaya mengakhiri konflik antar komunitas. Namun itu menjadi anomali, karena ia enggan menyelesaikan kasus Rohingya.
Suu Kyi berpidato di Kathmandu, Nepal. Dilansir dari The Straits Times pada Sabtu (1/12), pemenang hadiah Nobel Perdamaian tidak menyebutkan krisis Rohingya dalam pidato utamanya pada pertemuan internasional yang diselenggarakan oleh sebuah kelompok yang terkait dengan Gereja Unifikasi. ‘’Dasar konflik adalah niat jahat yang berusaha untuk menyakiti dan menghancurkan dan dengan demikian membuka jalan menuju konflik, yang pada gilirannya memuntahkan siklus kebencian dan ketakutan yang terus memperbarui, memadamkan cahaya perdamaian,’’ ujar Suu Kyi.
Dia menyerukan kerja sama antar negara untuk mencari perdamaian dan kemakmuran bersama. ‘’Hanya dengan mempromosikan budaya perdamaian di dunia interdependensi ini akan dimungkinkan untuk menciptakan harmoni antara berbagai negara dan masyarakat,’’ katanya.
Suu Kyi selama ini telah menghadapi gelombang kecaman karena Myanmar melancarkan operasi militernya terhadap etnis Rohingya sejak Agustus 2017. Lebih dari 700.000 orang telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine ke kamp-kamp di negara tetangga Bangladesh. Banyak yang menceritakan kisah mengerikan tentang pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa yang tersebar luas.
Pidatonya di pertemuan, datang sehari setelah Paris mengumumkan akan mencabut kewarganegaraan kehormatan Suu Kyi di Ibu Kota Prancis atas kegagalannya untuk berbicara menentang penindasan Rohingya. Kota-kota Inggris di Glasgow, Edinburgh, dan Oxford telah melakukan tindakan yang sama terhadap Suu Kyi karena penolakannya untuk mengutuk kekerasan militer. (ina/jpg)
