BANGKOK (RP) - Perdana Menteri Yingluck Shinawatra sekali lagi menolak tuntutan mundur dari demonstran oposisi.
Dia menyatakan, langkah tersebut tidak konstitusional dan akan merusak sistem demokrasi yang sudah berjalan dengan baik di Thailand.
Adik kandung mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra tersebut dalam sebuah jumpa pers yang disiarkan televisi mengungkapkan, pintu dialog tetap terbuka untuk mencari jalan damai bagi rakyat Thailand.
‘’Apa pun yang bisa saya lakukan untuk membuat rakyat bahagia, saya siap melakukannya. Tapi, sebagai perdana menteri, apa yang saya lakukan harus berdasar konstitusi,’’ ujarnya dalam pernyataan terbukanya yang pertama melalui televisi. Dia menyatakan tidak ingin mempertahankan kekuasaannya.
Yingluck menjelaskan bahwa penolakannya untuk mundur dan mengadakan Pemilu diungkapkan lebih cepat karena demonstran menganggap aksi mereka bisa melengserkan pemerintah yang sah. Ia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap sebuah opsi untuk menciptakan perdamaian kembali.
Demonstran yang dipimpin mantan Wakil Perdana Menteri Suthep Thaugsuban dan Partai Demokrat atau oposisi Ahad (1/12) mengultimatum pemerintah untuk menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. Desakan tersebut diungkapkan dalam pertemuan rahasia dengan Yingluck, kepala Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
‘’Tidak akan ada tawar-menawar dan (pemerintahan) ini harus diakhiri dalam dua hari,’’ tegas Suthep setelah pertemuan tersebut. Demonstran menolak Pemilu karena ingin menghapus kekuasaan yang mereka sebut sebagai rezim Thaksin.
Suthep mendesak agar kekuasaan diserahkan kepada sebuah dewan rakyat yang tidak dipilih melalui Pemilu. Namun, Yingluck yang lolos dari mosi tidak percaya di parlemen pekan lalu menolak mengabulkan tuntutan tersebut meski kekerasan akhir pekan lalu menelan sedikitnya 4 orang.
Yingluck mengulangi Senin (2/12), bahwa pemerintah tidak akan menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstran. Tapi, polisi dilaporkan mulai mengambil langkah yang lebih tegas untuk menahan massa agar tetap di Teluk Bangkok.
Letnan Jenderal Paradon Patthanathabut mengungkapkan, polisi di depan istana negara menggunakan peluru karet dalam beberapa kesempatan.
Meski jumlah demonstran dilaporkan berkurang dalam beberapa hari terakhir, elemen garis keras mulai menyusup ke tengah massa.
Tabung gas air mata, batu, dan botol minuman menjadi senjata utama mereka. Gas air mata yang ditembakkan polisi ke arah demonstran dilemparkan kembali ke barikade aparat.
Istana negara adalah salah satu simbol kekuasaan yang menjadi target demonstran. Dengan alasan keamanan, Yingluck sudah dipindahkan dari istana ke Markas Besar Kepolisian Thailand.
Para demonstran masih menduduki sejumlah kantor kementerian yang mereka kuasai sejak pekan lalu. Di antaranya, Kementerian Keuangan dan beberapa kompleks kantor pemerintahan lain.
Namun, seruan Suthep agar pegawai negeri sipil ikut bergabung dengan para demonstran, tampaknya, tidak ditanggapi. ‘’Kantor pemerintahan tetap berfungsi secara normal,’’ kata juru bicara pemerintah Teerat Rattanasevi.
‘’Namun, tentu bagi kantor-kantor yang dikuasai demonstran, para pegawainya bekerja dari sebuah fasilitas yang didirikan untuk keperluan sementara,’’ paparnya. (cak/c15/dos/jpnn/fia)
