KAIRO (RP) - Militer Mesir memberikan waktu kepada Presiden Mohamed Mursi untuk berbagi kekuasaan dan mendesak untuk menyetujui roadmap inklusif dalam waktu 48 jam ke depan.
Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, militer Mesir menyatakan bangsa dalam bahaya setelah jutaan orang Mesir turun ke jalan pada Ahad (30/6) lalu menuntut Mursi berhenti. Rakyat Mesir juga menggeledah kantor Ikhawnul Muslimin, organisasi pengusung Mursi.
"Jika tuntutan rakyat tidak direalisasikan dalam periode tertentu maka kewajiban militer untuk mengumumkan roadmap di masa depan," kata Kepala Staf Militer, Jenderal Abdel Fattah Al-Sisi.
Menurutnya, rakyat Mesir telah menyatakan keinginan mereka, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka akan meningkatkan bahaya perpecahan dan perselisihan. Militer mengatakan, akan mengawasi roadmap tersebut dan memastikan setiap faksi dan partai nasional.
Demonstran anti Mursi di luar istana Presiden bersorak mendengar pernyataan militer. Di Kairo Tahrir Square, ribuan orang merayakan langkah militer ini.
"Kami menginginkan dewan militer membentuk pemerintahan baru sampai Pemilu akan datang. Militer mendukung kehendak revolusi rakyat yang sah," kata Mohamed Ibrahim, salah seorang demonstran.
Ini kedua kalinya militer mengeluarkan peringatan resmi kepada para politisi dan memberikan tekanan kepada Mursi.
Para analis mengatakan intervensi militer dapat berpotensi pada kudeta jika Mursi tidak memenuhi tuntutan pembagian kekuasaan. Tidak ada reaksi langsung dari kantor Presiden mengenai pernyataan militer ini.
Mursi Menolak
Di lain pihak, Presiden Mesir, Mohamed Mursi, tampik ultimatum dari pihak militer untuk berkompromi dengan kubu oposisi dalam mengakhiri krisis di negeri mereka.
Mursi bertekad tidak akan goyah dan tetap mengupayakan rekonsiliasi nasional untuk mengatasi krisis di Mesir.
Menurut kantor berita Reuters, Mursi merasa tidak habis pikir dengan seruan pimpinan militer pada Senin kemarin, yang memberi dia waktu 48 jam untuk berkompromi dengan pihak oposisi, yang mengadakan demonstrasi massal sejak akhir pekan lalu. Padahal kubu oposisi menuntut Mursi untuk mundur dari jabatannya.
Para pendukung Mursi dari kelompok Ikhwanul Muslimin menyebut ultimatum dari militer itu sebagai bentuk kudeta, karena para jenderal menyatakan bakal menerapkan cara mereka sendiri bila seruan mereka tidak dipenuhi.
Pihak kepresidenan mengeluarkan pernyataan pada Selasa dini hari pukul 2 waktu setempat, atau sembilan jam setelah Jenderal Abdel Fattah al-Sisi mengeluarkan ultimatum kepada Mursi.
"Presiden merasa tidak diberitahu sebelumnya soal pernyataan yang dikeluarkan pihak militer. Presiden melihat ada beberapa pernyataan yang maknanya bisa membingungkan situasi nasional," demikian pernyataan kantor presiden Mesir.
Sebuah tayangan video menunjukkan pertemuan antara Presiden Mursi dengan Jenderal al-Sisi. Tidak jelas kapan pertemuan berlangsung, namun mereka berdua tampak canggung saat saling bertemu.
Dalam pernyataan resmi, Mursi menyatakan bahwa dirinya tetap mengupayakan rekonsiliasi nasional, terlepas dari apapun perbedaan pandangan di kalangan rakyat.
Dia menegaskan tidak akan mundur karena dirinya menjabat secara sah sejak tahun lalu melalui pemilu yang demokratis.
Mursi menjelaskan bahwa, ide rekonsiliasi itu sudah pernah dia tawarkan kepada pihak oposisi, yang merasa tidak pernah diajak kompromi dalam menyusun konstitusi baru dan kebijakan-kebijakan nasional.
Namun, tawaran itu selalu ditampik. Maka, menurut Mursi, sulit untuk segera mewujudkan rekonsiliasi saat ini, apalagi disesuaikan dengan ultimatum dari pihak militer.
Di tengah gelombang demonstrasi dan kekacauan di Mesir, pemerintahan Mursi pun mulai terganggu. Sejumlah menterinya, yang bukan dari kelompok Ikhwanul Muslimin, minta mundur.
Menurut kantor berita Mesir, salah satu yang minta mundur hari ini adalah Menteri Luar Negeri Mohamed Kamel Amr.(int/zed)
