NAYPYDAW (RP) - Pelanggaran kemanusiaan dan HAM terbukti terjadi saat konflik sektarian di barat Myanmar. Rabu (1/8), organisasi HAM internasional Human Rights Watch (HRW) melaporkan bahwa tentara Myanmar yang seharusnya melindungi masyarakat sipil dan menjaga keamanan saat konflik sektarian di Negara Bagian Rakhine justru bertindak keji.
Pasukan pemerintah saat itu justru secara sengaja menembaki etnis Muslim Rohingya.
‘’Pemerintah Myanmar telah gagal menjalankan fungsi sebagai pelindung masyarakat. Sebab, mereka tidak mampu melindungi etnis Muslim (Rohingya) dan Buddha (Arakane atau Rakhine) yang berkonflik,’’ ujar HRW dalam laporan tertulisnya.
Organisasi HAM yang bermarkas di New York, Amerika Serikat (AS), itu menyayangkan aksi semena-mena militer Myanmar yang memberondongkan tembakan ke arah etnis Rohingya.
Selain menembaki etnis Muslim, ungkap HRW, personel militer Myanmar melakukan aksi pemerkosaan atas warga.
‘’Mereka juga lebih banyak diam saat dua kelompok etnis terlibat aksi saling serang,’’ beber HRW dalam laporannya.
Karena itu, lembaga tersebut juga meragukan laporan resmi Pemerintah Myanmar soal jumlah korban tewas dalam konflik pada Juni lalu yang diklaim 80 orang.
Menurut HRW, korban tewas jauh lebih banyak dari laporan pemerintah Myanmar. Sebab, pemuda dan remaja pria Rohingya yang disekap dan diisolasi dari lingkungan sekitar berjumlah ratusan. HRW menuduh pemerintahan Presiden Thein Sein sengaja menutupi fakta tersebut untuk mencegah munculnya reaksi keras dari dunia internasional.
Tim pencari fakta HRW melaporkan bahwa dua kubu yang terlibat bentrok sektarian sama-sama melakukan aksi brutal. Kabarnya, etnis Rohingya dan Rakhine tidak segan untuk saling memenggal kepala musuh mereka.
Dua kubu juga melakukan penusukan, penembakan, dan pembakaran. Karena itu, selain korban jiwa, konflik sektarian tersebut meninggalkan jejak kerusakan yang parah.
‘’Yang harus kita ingat, kekejian di Rakhine itu sudah berlangsung lama sejak sebelum pemerintah melancarkan reformasi,’’ terang Phil Robertson, Wakil Direktur HRW di Asia.
Dia pun mengimbau dunia mereaksi tegas kekerasan sektarian di Myanmar tersebut. Dia juga mengingatkan masyarakat internasional agar tidak terlena dengan alur reformasi politik yang bergulir di Myanmar.
Berdasar wawancara tim pencari fakta HRW dengan belasan saksi mata, diketahui bahwa pasukan pemerintah secara sengaja membiarkan konflik sektarian di Rakhine.
‘’Pemerintah bersumpah untuk mengakhiri konflik, tetapi faktanya membuka celah bagi kelompok-kelompok yang berkonflik untuk saling serang. Pemerintah Myanmar juga mengambil kebijakan yang diskriminatif,’’ lanjut HRW.
Dengan melepaskan tembakan ke arah etnis Rohingya, sebut HRW, Pemerintah Myanmar berpihak pada etnis Rakhine. Apalagi, personel paramiliter dan polisi yang berjaga di Rakhine menembaki etnis Rohingya dengan peluru asli.
Sebagian di antaranya menyiksa para pemuda Rohingya yang terlibat bentrok dengan etnis Rakhine.
‘’Aparat hanya berdiam diri saat menyaksikan mereka (warga Buddha) mengobrak-abrik rumah kami dan lantas membakar kampung kami,’’ kata seorang etnis Rohingya yang merahasiakan namanya.
Warga yang lain mengatakan bahwa beberapa personel paramiliter justru menembaki etnis Rohingya yang berusaha memadamkan api.
Sebagian aparat yang lain malah memukuli para pemuda Rohingya dengan tongkat.
‘’Saya lihat beberapa serdadu menembaki enam warga di jalanan yang saya lalui. Yakni, seorang perempuan, dua anak-anak, dan tiga pria. Setelah keenamnya roboh dan tewas, polisi memindahkan jasad mereka ke tempat lain,’’ cerita seorang pria Rohingya yang menyaksikan langsung kekejian itu. HRW menyatukan kesaksian-kesaksian itu dalam file khusus sebagai lampiran dalam laporannya.(izl)
