BENGKALIS (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menyerahkan dokumen persetujuan substansi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (13/3/2023).
Dokumen Ranperkada RDTR diserahkan Bupati Bengkalis Kasmarni kepada Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1 Kementerian ATR/BNP RI, Reny Widyawati serta turut disaksikan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Pelopor, Para Kepala Subdirektorat pada Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1 dan Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional serta sejumlah Bupati, Walikota dan Sekretaris Daerah yang hadir.
Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1 Kementerian ATR/BNP RI Reny Widyawati menyebutkan, dalam kesempatan tersebut terdapat 13 RDTR dari 10 kabupaten/kota.
"Ya, 4 dari 13 RDTR tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati yang salah satunya adalah RDTR Rupat dan sekitarnya," ujar Reny Widyawati.
Sebelumnya 23 November 2022 lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis bersama kementerian/lembaga telah melaksanakan rapat lintas sektoral dalam pembahasan rancangan Perkada RDTR wilayah perencanaan Rupat dan sekitarnya.
Rapat lintas sektoral tersebut diungkapkan Bupati Kasmarni bertujuan menyinergikan antara kepentingan daerah dan kepentingan pemerintah pusat.
"Tentunya kami berharap, dengan banyaknya masukan dan saran oleh kementerian/lembaga dapat memperkaya substansi rancangan Perkada RDTR, sehingga rancangan perkada yang disusun semakin baik dan tujuan penataan ruang dapat tercapai," ujar Bupati Kasmarni.
Pasca harmoninasi, orang nomor satu di Negeri Junjungan ini menyebutkan, Pemkab Bengkalis telah menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis nomor 15 tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rupat dan Sekitarnya tahun 2023-2043, ditetapkan 20 Februari 2023 dan diundangkan 21 Februari 2023 lalu.
"Kami atas nama Pemkab Bengkalis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN RI, telah menerbitkan persetujuan substansi rancangan Perkada RDTR wilayah perencanaan Rupat dan sekitarnya melalui surat nomor: PB.01/1153.III-200/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022," jelasnya.
Kanjeng Mas Tumenggung Kasmarni juga berharap, dengan ditetapkannya RDTR Wilayah Perencanaan Rupat dan sekitarnya ini, dapat diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) sehingga pelayanan perizinan berusaha dapat dilaksanakan melalui sistem OSS dan akan memberikan kemudahan dalam pelayanan investasi kepada masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.(ifr/ksm)
