RENGAT (RIAUPOS.CO) - Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Disnakkan), produsen pupuk dan distributor terkait terjadinya kelangkaan pupuk subsidi yang dikeluhkan petani belakangan ini, Selasa (15/3).
Selain pupuk langka, wakil rakyat juga menerima laporan petani tentang harga pupuk yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) yakni mencapai Rp170.000/karung. Sementara sesuai ketentuannya, HET rata-rata berkisaran Rp102.000/karung.
Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Dodi Irawan SHI dan dihadiri sejumlah anggota Komisi II. Sementara dari pihak Disnakkan dihadiri Plt Kadisnakkan, Bonayus Pariza. perwakilan produsen Petrokimia, Doni.
Dalam hearing tersebut, anggota Komisi II, Rosman Yatim mempertanyakan ke pihak dinas maupun produsen mengapa pupuk tersebut sulit didapatkan di kios pengecer. Sehingga, apabila kondisi itu terus dibiarkan, akan berdampak kepada produktivitas pertanian atau perkebunan petani.
Selain itu, kemana petugas penyuluh untuk mengawasi penyaluran pupuk subsidi supaya tepat sasaran sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK). Bahkan, perlu pencegahan agar tidak terjadi permainan harga yang dilakukan oleh oknum-oknum.
Menjawab hal itu, Plt Kadisnakkan Bonayus Pariza mengatakan bahwa pasokan pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani bukan langka tetapi berkurang. "Jadi disaat pupuk itu disalurkan kepada petani, kemudian masih ada petani yang meminta. Tentunya tidak ada lagi di kios. Istilah langka itu ada, tetapi hanya berkurang," ucapnya.
Masih katanya, untuk tahun 2022 sesuai usulan ada sekitar 62.000 ton. Hanya saja dari usulan tersebut, hanya 21.000 ton yang dialokasikan. Sehingga hanya sekitar 34 persen yang terpenuhi dan sekitar 66 persen terjadi kekurangan.
Dia merinci, berdasarkan kebutuhan petani ketahanan pangan sesuai RDKK yang membutuhkan pupuk subsidi pada tahun ini berjumlah 13.738 kepala keluarga (KK). Angka itu naik 3.000 petani dibandingkan tahun 2021 lalu yang hanya sebanyak 10.000 petani.
Dalam pada itu, perwakilan produsen Petrokimia, Dini mengakui bahwa pihaknya terlambat menyalurkan pupuk tersebut ke distributor hingga sampai ke pengecer atas dampak kelangkaan bahan bakar. "Armada transportasi kami sering mengantre di SPBU untuk mendapatkan bahan bakar, imbasnya tentu keterlambatan mengantar barang," ungkapnya.
Setelah mendengar penjelasan masing-masing pihak, Dodi Irawan menegaskan selaku fungsi kontrolnya agar tidak ada lagi yang bermain-main untuk menaikkan harga HET. Sehingga perlu ada kesempatan bersama. "Jika kedepan masih terjadi kelangkaan di lapangan dan harga pupuk tidak sesuai aturan tentunya akan berurusan dengan pihak berwajib. Apabila pihak distributor tidak siap sesuai ketentuan Permentan, silahkan mundur dan berikan kepada kepihak yang sanggup," tegasnya.(kas)
