Bupati Pimpin Rakor Forum Ulama dan Umara

Indragiri Hilir | Kamis, 30 Januari 2020 - 09:57 WIB

Bupati Pimpin Rakor Forum Ulama dan Umara
RAKOR: Bupati Inhil HM Wardan didampingi Kajari Inhil H Susilo, saat memimpin rakor forum ulama dan umara, Selasa (28/1/2020).( humas pemkab inhil )

INDRAGIRI HILIR (RIAUPOS.CO) -- Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan memimpin rapat koordinasi (rakor) serta silaturahmi dengan Forum Komunikasi Ulama Umara setempat, Selasa (28/1) petang. Melalui pertemuan tersebut diharapkan terdapat persamaan pandangan dalam membangun daerah serta mampu menangkal bahaya maupun faham aliran sesat dan radikalisme.

Artinya peserta rapat mampu memberikan gagasan maupun kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Sebab masukan yang disampaikan akan dapat menambah nilai plus untuk pembangunan.


"Menurut saya keberadaan forum ini penting dalam rangka memberikan masukan dan penilaian," kata Bupati.

Selain itu, ada beberapa isu yang menjadi pembahasan dalam forum di atas. Seperti isu sosial terhadap aktivitas bongkar muat babi. Kondisi pasar pusat jajan selera rakyat (Pujasera) Kelapa Gading Tembilahan.

Dia berharap, apa yang pernah dibahas ada tindak lanjutnya. Jika ada keresahan, Pujasera itu menjadi citra yang tidak baik bagi daerah. Dan itu harus direspon bersama dengan melibatkan umara dan ulama.

"Kalau perlu nanti kita turun bersama. Kalau itu memang sudah tidak layak lagi, lebih baik kita bongkar," tegas Bupati lagi.

Sedang dari tahapan pembangunan, lanjut Bupati, saat ini Kabupaten Inhil sedang melaksanakan Musrenbang. Yang dimulai dari Musrembang tingkat desa untuk program pembangunan tahun 2021.

Rapat tersebut mendapat respon positif dari unsur Forkopimda. Di antaranya Kodim 0314 dan Polres Inhil, mengaku siap mendukung Pemkab Inhil dalam melakukan penertiban terhadap Pujasera.

Hal yang sama juga dikemukakan Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, H Susilo. Dia mengatakan, radikalisme adalah pemikiran yang keras. Sedangkan terorisme adalah aksi dari pemikiran tersebut. Perlu di lawan secara bersama.

Sementara masukan dari Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Ferryandi, agar Pemkab Inhil lebih menggalakkan madrasah diniyah awaliyah (MDA) demi menambah pendidikan agama kepada generasi bangsa.

"Karena saya pikir dasar agama yang kurang kokoh, sehingga mampu membuat anak-anak kita akan mudah terpengaruh paham radikal itu," saranya.(adv)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook