Kunjungan ke PT SPR ini mengingat PT SPR saat ini dipercaya Pemerintah Provinsi untuk menjadi penyeleggara Project Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional pekanbaru – Kampar. 

 

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil H Taufik Hidayat SH MAP, dalam pertemuan di PT SPR yang diikuti juga oleh 6 anggota Komisi II lainnya yaitu Sekretaris Komisi Wisnaria SH, anggota Komisi Yuliantini MSi, Buono Abdi, Aswan ST, Zulhafendi H Samsidik, dan H Andi Hamzah SE I.

 

“Kita baru mendengar bahwa PT SPR mengelola proyek SPAM Regional Pekanbaru – Kampar. Kita juga ingin masyarakat Inhil juga bisa menikmati air bersih yang layak minum melalui proyek SPAM ini. Di Inhil terdapat sumber air bersih yang baik bila dijadikan sumber air SPAM yaitu di Kemuning. Untuk itu kita mengunjungi PT SPR untuk mendapatkan informasi tentang SPAM ini,” ungkap Taufik.

 

Di samping itu hal yang menarik dari SPAM Regional Pekanbaru – Kampar yang sedang dibangun SPR bersama BUMN adalah dengan tidak menggunakan anggaran daerah maupun anggaran negara, namun berasal dari investor. 

 

“Pembiayaan melalui investor inilah yang menarik karena tidak membebani APBD. Besarnya nilai investasi proyek SPAM ini juga akan sangat berat jika dibebankan bagi APBD Kabupaten, meskipun penyediaan air minum adalah kewajiban pemerintah,” tambahnya.

 

Dalam kesempatan tersebutTaufik juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah sudah menyusun beberapa Perda terkait rencana pengembangan industri di Inhil yaitu pengembangan industri kelapa, perikanan, dan sagu. Selain itu jelasnya, sudah disusun pula perda untuk pengembangan lahan pertanian mencapai 30 ribu ha dan 19 ribu ha untuk pertanian berkelanjutan. 

 

Kunjungan Komisi II DPRD Inhil ini disambut langsung oleh Direktur PT SPR, Fuady Noor. Fuady menyambut baik kunjungan tersebut sebagai langkah awal untuk nantinya mengembangkan SPAM di wilayah Inhu – Inhil yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat tempatan. 

 

Dikatakannya bahwa  SPAM Regional Pekanbaru – Kampar yang saat ini dilaksanakan PT SPR merupakan bentuk Kerjasama B to B dengan BUMN dalam hal ini PP Tirta Riau. 

 

“Kerjasama ini bersifat B to B sehingga tidak membebani APBD maupun APBN, karena ini dibiayai oleh investor. Manfaat kegiatan ini sangat besar karena mendukung tugas pemerintah dalam penyediaan air minum bagi masyarakat. Di samping itu PDAM juga akan lebih produktif karena sistem kerjasama ini tetap dengan melibatkan PDAM setempat. Untuk itu PDAM daerah juga harus siap untuk Kerjasama ini,” papar Fuady.

 

Terkait peluang Kerjasama antar PT SPR sebagai BUMD Provinsi dengan BUMD Inhil, Fuady menyatakan siap untuk bekerjasama dalam usaha-usaha yang strategis. 

 

“Banyak saat ini potensi dan peluang usaha yang bisa dikerjasamakan, dan beberapa diantaranya memerlukan biaya investasi. Terkait hal ini, PT SPR dalam beberapa waktu juga sudah menjajagi kemitraan dengan beberapa perusahaan baik BUMN maupun swasta nasional,” ujar Fuady.

 

Laporan: Fopin A Sinaga (Pekanbaru) 

 

Editor: Erwan Sani