TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) -- Gelombang penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, tak hanya terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Akan tetapi juga terjadi di Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil). 

Di daerah paling selatan Provinsi Riau itu, gabungan mahasiwa dari sejumlah universitas di Inhil menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jalan Soebrantas Tembilahan, Senin (12/9). 

Sama seperti teman-teman mereka yang ada di luar Inhil, kedatangan mereka ke gedung tersebut untuk menyampaikan aspirasi terhadap pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. 

Mahasiswa menilai, UU tersebut merupakan produk pesanan dari pihak pengusaha dengan maksud menyengsarakan rakyat Indonesia. Maka itu mereka membawa aspirasi rakyat terhadap penolakan UU itu. 

"Kami mendesak DPR RI, melalui DPRD Inhil untuk melakukan judicial review terhadap UU tersebut," desak salah seorang orator aksi. 

Hal yang sama juga disampaikan Koordinator Aksi, Satria. Dia mempersilahkan teman-temannya untuk menyampaikan aspirasi dengan catatan tetap kondusif dan tidak melakukan tindkan anarkis. 

"Bapak-bapak polisi, TNI dan Satpol PP yang ada di sini merupakan teman kita," ujarnya.

Setelah kurang lebih 3 jam menyampaikan aspirasi, akhirnya kalangan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Namun terlebih dahulu pihak DPRD menerima aspirasi mereka dan kemudian langsung meneruskannya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. 

Ketua DPRD Inhil H Ferriyandi yang didampingi sejumlah anggota sempat duduk bersama di depan pintu gerbang kantor itu. Seraya mendengarkan orasi singkat yang disampaikan mahasiwa secara bergantian, bagian sekretariat DPRD langsung menbuat surat untuk disampaikan ke Pemprov Riau. 

"Kami menerima apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa. Kami akan teruskan aspirasi ini melalui surat yang langsung kita kirim ke Pemprov Riau. Karena mereka perpanjangan tangan pemerintah pusat," katanya.(ind)