TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, menerima kunjungan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat di lantai empat Kantor Bupati Inhil, Senin (6/6).
Secara umum pihak KPU menyampaikan tahapan dan kebutuhan anggaran pada Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.
"Cari terobosan, dalam rangka validasi data kependudukan," kata bupati memberikan tanggapan atas pertemuan tersebut.
Artinya, disampaikan bupati, validasi data sangat penting. Terutama agar tidak terjadi perbedaan antara data KPU dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
"Tujuannya untuk memperkecil data yang bias. Cari solusinya supaya lebih akurat," sambung bupati.
Sebelum itu, Ketua KPU Inhil Hedrian Asmi, menyampaikan tahapan Pemilu secara umum dan data-data kependudukan pada semester pertama sebesar lebih kurang 652.000.
"Sedangkan pada semester dua, data penduduk kita mencapai 667.000," jelasnya.
Untuk daftar pemilih tetap (DPT) 2019 sekitar 541.000.
Bagi partai politik (Parpol) yang akan menjadi peserta Pemilu 2024 mendatang, lanjut Herdian Asmi, terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi vaktual. Karena itu merupakan ketentuan.
"Ada dua Parpol. Pertama, Partai Gelora dan Partai Umat," sambungnya.
Terakhir, disampaikan KPU estimasi biaya pada Pilkada 2024 mendatang mencapai Rp29 miliar. Jumlah tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pesta demokrasi lima tahunan di tingkat daerah.(adv)
