INHIL (RIAUPOS.CO) - MENTERI Koordinasi Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan didampingi Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Tembilahan, Indragiri Hilir (Inhil), Senin (4/3).
Kunjungan ke negeri hamparan kelapa terbesar di dunia itu dalam rangka membangun industri kelapa terpadu yang berkelanjutan serta penyerahan sertifikat tanah untuk sejumlah masyarakat yang ada di sana (Inhil).
Acara yang dipusatkan di lapangan Gajah Mada Tembilahan ini, dihadiri Bupati Inhil HM Wardan, Wakil Bupati Inhil H Syamsudin Uti, unsur Forkopimda Inhil sejumlah masyarakat penerima sertifikat tanah.
Menko Kemaritiman RI, Luhut dalam sambutan mengatakan sertifikat tanah merupakan komitmen pemerintah untuk legalitas tanah masyarakat. Sehingga tanah masyarakat memiliki kekuatan hukum dan diakui negara.
Di depan masyarakat Inhil, dia menjelaskan sudah hampir 9 juta sertifikat diserahkan kepada masyarakat. Kebijakan ini baru dibuat pada era periode presiden pak Jokowi, dengan harapan sertifikat itu bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita sudah mendengar penjelasan Pak Bupati Inhil, tentang potensi perkebunan kelapa. Tentu kita akan memperhatikan industri hilirnya,” jelas Luhut.
Tak hanya buah kelapa. Berbagai turunannya bisa dimanfaatkan, mulai dari batang, daun, hingga airnya. Maka hal itulah, diakui Luhut, aka menjadi perhatian pemerintah secara nasional.
Bupati Inhil HM Wardan, mengatakan kunjungan Menko Kemaritiman tersebut, merupakan komitmen presiden terhadap kondisi perkelapaaan yang ada di Inhil. Bahkan hal itu sudah dilaporkan, bupati kepada pemerintah pusat, beberapa waktu lalu.
“Saya sendiri sudah diperintahkan pak Menko Kemaritiman, untuk kembali menemuinya terkait usulan-usulan pembangunan yang sudah disampaikan,” jelas Wardan.
Yang paling utama, penekanannya seperti persoalan perkelapaan. Artinya, pemerintah pusat siap untuk memberikan dukungan, mulai dari replanting, peremajaan hingga hal-hal yang berdampak terhap perekonomian masyarakat.
Tak hanya perkelapaan, beberapa poin yang dilaporkan bupati, yakni keberadaan Pelabuhan Samudra, Kuala Enok, yang sampai saat ini belum bisa di fungsikan, sebagaimana harapan sebelumnya.
Demikian pula Bandara Tempuling, yang saat ini baru hanya ada rute penerbangan satu kali satu mingu dengan Tembilahan-Pekanbaru. Kedepan diharapkan pula penambahan rute, serta penambahan landasan pacu.
Usai menyerahkan sertifikat tanah menteri Luhut bersama Wagubri langsung bertolak ke Pekanbaru.(adv)
