Ada 10 yang Minta Upeti

Hukum | Rabu, 31 Oktober 2012 - 09:34 WIB

JAKARTA (RP) - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku telah mengantongi sekitar 10 nama anggota DPR yang pernah meminta ‘’upeti’’ ke perusahaan plat merah.

Namun begitu, Dahlan baru akan membuka identitas mereka jika DPR meminta secara resmi.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

‘’Saya punya list-nya, nggak sampai 15, sekitar 10 oranglah,’’ ujar Dahlan saat ditemui di kantor pusat PT Permodalan Nasional Madani (PMN), Selasa (30/10).

Setidaknya 10 nama itulah yang diketahui pernah meminta jatah kepada Direksi BUMN. Sayang, Dahlan menolak mengungkapkan nama-nama oknum anggota DPR yang bertindak seperti preman Senayan itu.

Sehari sebelumnya, Dahlan mengaku sudah menanyai satu-persatu Direksi BUMN, dan ternyata banyak

yang pernah ‘’dipalak’’ oknum anggota DPR. Dia mengaku siap membuka nama-nama oknum anggota DPR itu kalau diminta resmi oleh DPR.

‘’Saya sebut saja itu oknum DPR, meskipun mungkin jumlahnya banyak,’’ katanya sambil tersenyum.

Dia menilai aksi oknum anggota DPR itu sudah tidak tahu malu karena tega meminta BUMN yang tidak memiliki uang.

‘’Lucunya, oknum anggota DPR itu bahkan memberi alternatif lain, vendor (rekanan BUMN, red) saja yang bayar, nanti baru BUMN bayar ke vendor. Jadi oknum itu ngajari Direksi. Itu kan menunjukkan kalau dia ngebet banget dapet uang,’’ paparnya.

Sementara itu, di saat hubungan BUMN dan DPR memanas, kemarin beredar pesan singkat (SMS) yang berisi inisial nama-nama anggota DPR yang pernah memeras BUMN.

Namun Dahlan membantah jika informasi itu datang dari BUMN. ‘’Nggak mungkinlah BUMN yang menyebarkan itu. Nggak usah ditanggapi yang begitu,’’ tegas Dahlan singkat.

SMS gelap yang beredar tersebut menyebutkan 18 inisial anggota DPR yang dianggap melakukan pemerasan terhadap BUMN. Isi SMS tersebut adalah: ‘’Ini inisial anggota DPR RI yang memeras BUMN: AK, IM, SN, NW, BS (Golkar) PM, EV, CK (PDIP) AR, IR, SUR (PKS) FA (Hanura) ALM, NAS, (PAN) JA, SG, MJ (PD) MUZ (Gerindra) Info: Humas BUMN.’’

Kepala Humas Kementerian BUMN, Faisal Halimi langsung membantah keras SMS yang isinya menyebutkan inisial oknum anggota DPR tersebut.

‘’Humas (BUMN, red) tidak pernah menyebar inisial nama anggota dewan pemeras BUMN termasuk fraksinya. Itu nggak benar, kita nggak pernah menyebarkan SMS,’’ katanya.

SMS gelap ini bahkan telah sampai ke Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima, yang langsung menelepon dirinya untuk meminta klarifikasi.

‘’Aria Bima menelepon saya mendapat SMS yang menyampaikan bahwa Humas BUMN mengeluarkan nama dan inisial itu. Kami (Humas BUMN, red) kaget dan shock. Kita nggak pernah mengeluarkan daftar seperti itu,’’ ungkapnya.

Humas BUMN, Rudi Rusli menilai SMS itu hanya untuk memperkeruh hubungan dengan DPR. Ia menegaskan bahwa informasi itu tidak benar.

‘’Itu SMS rumor atau SMS gelap. Masak nulisnya Humas BUMN, bukan Humas Kementerian BUMN. Nggak ngerti juga si pembuat SMS gelap itu nama instansi Kementerian BUMN,’’ jelasnya.

BK Segera Panggil Dahlan

Di bagian lain, Badan Kehormatan (BK) sudah mengantongi izin dari pimpinan DPR untuk mengundang Menteri BUMN Dahlan Iskan ke DPR pada masa reses DPR kali ini.

Izin dari pimpinan DPR itu diperlukan, karena sampai 18 November mendatang, DPR menjalani masa reses. Sesuai tatib DPR, alat kelengkapan DPR tidak dibolehkan menggelar rapat atau sidang, kecuali dengan izin pimpinan DPR.

‘’BK tadi sudah meminta izin untuk memanggil Dahlan Iskan dan saya sudah izinkan,’’ kata Ketua DPR Marzuki Alie melalui pesan singkatnya kepada JPNN, Selasa (30/10).

Sewaktu dikonfirmasi, Ketua BK M Prakosa membenarkan hal itu. Prakosa mengatakan BK telah mendapat persetujuan dari pimpinan DPR untuk melakukan pemanggilan kepada Dahlan Iskan pada masa reses.

Persoalan utama yang akan diklarifikasi adalah pernyataan Dahlan mengenai adanya oknum anggota DPR yang hendak memeras BUMN. Belakangan Dahlan juga menyebut memiliki list setidaknya 10 nama oknum wakil rakyat itu.

‘’Kami akan meminta keterangan terkait pernyataan beliau mengenai kongkalikong pembahasan anggaran,’’ ujar Prakosa. Kapan pemanggilan itu akan dilakukan?

‘’Pekan ini para anggota BK sedang kunjungan kerja ke daerah, bertemu konstituen. Jadi, paling cepat pekan depan,’’ jawab politisi PDIP itu.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendukung langkah BK tersebut. ‘’Kami mempersilakan kalau BK mengambil prakarsa untuk memanggil Dahlan Iskan,’’ katanya.

Di lain sisi, Priyo juga mendukung dan mempersilakan Dahlan untuk mengungkapkan secara terbuka kepada parlemen nama-nama oknum anggota DPR yang mencoba ‘’memeras’’ BUMN. Menurut dia, ini penting agar pernyataan Dahlan yang sangat sensitif itu tidak menjadi sekadar fitnah.

‘’Kalau ada faktanya atau masyarakat yang melaporkan, BK berhak menindaklanjutinya. Tetapi, kalau nanti tidak ada fakta seperti itu, ingat mulutmu adalah harimau-mu. Ini akan menjadi fitnah yang (efeknya) tidak baik,’’ ancamnya.

Politisi Golkar itu berharap Dahlan sekaligus mengungkap praktik kongkalingkong yang melibatkan ring satu kekuasaan. Priyo menyebut saat ini merupakan momentum yang paling tepat.

‘’Apakah ada pemerasan dari kalangan Istana atau dari kementerian-kementerian yang sedang berkuasa? Kami mengapresiasi langkah Pak Dahlan kalau bisa mengungkap itu semua,’’ kata Priyo.

Beredarnya inisial nama-nama anggota DPR yang dituding sebagai pemeras BUMN, termasuk di kalangan anggota DPR dan partai politik, sejumlah pihak pun kemudian meresponnya.

Fraksi Partai Demokrat di antara yang memutuskan menggelar konferensi pers terkait hal tersebut. Mengawali keterangannya, Ketua FPD Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, kalau pihaknya tetap berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintah mewujudkan BUMN yang sehat dan bersih.

Karena hal itu lah, lanjut dia, jika benar ada anggota fraksinya yang termasuk menjadi bagian anggota dewan yang ikut ‘’minta jatah’’ ke BUMN selama ini, maka pihaknya siap mengambil langkah tegas.

‘’Terhadap inisial nama yang beredar, kami tentu akan memanggil pihak-pihak yang mungkin dimaksud untuk diklarifikasi,’’ kata Nurhayati di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.  

Selain melakukan klarifikasi terhadap mereka yang diduga, dia menambahkan, kalau pihaknya juga akan melakukan penyelidikan internal. ‘’Kalau terbukti akan ada peringatan keras bahkan sampai nanti bisa PAW (pergantian antar waktu, red),’’ tegasnya.

Meski demikian, dia menambahkan, kalau pihaknya mendorong agar Dahlan segera membuka nama-nama anggota dewan yang dimaksud.

‘’Yang beredar sekarang ini kan masih belum jelas, sekarang ini era demokrasi, kami dukung Pak Dahlan mengungkap secara jelas,’’ kata Nurhayati.

Bahkan, lanjut dia, pihaknya juga pasti mendukung kalau nama-nama yang ada diserahkan pula ke aparat penegak hukum. ‘’Biar masyarakat tidak kasihan, biar tidak bingung lagi siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi, sebaiknya tidak perlu inisial lagi, sebutkan saja namanya,’’ ujarnya.

Sesuai inisial nama yang beredar, ada tiga orang anggota FPD yang disebut. Hampir semua fraksi disebut dalam pesan yang kemudian menyebar secara berantai tersebut.

Masing-masing lima orang dari Fraksi Partai Golkar, tiga orang dari PDIP, tiga orang dari PKS, satu dari Hanura, dua dari PAN, dan seorang dari Gerindra.

Terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya Ade Komarudin mengaku mendengar informasi inisial-inisial anggota dewan yang diduga sebagai pemeras.

Ade yang juga memiliki inisial AK disebut-sebut sebagai salah satu di dalamnya. Namun, Ade mengaku tidak paham apakah inisial AK itu adalah dirinya.

‘’Menyangkut inisial AK, saya tidak tahu apa itu saya atau bukan. Kalau itu ditujukan kepada saya, saya ingin konfirmasi. Tidak mungkin itu dari kantor Menteri BUMN,’’ ujarnya.

Dia menyatakan banyak memiliki teman di BUMN. Ade membantah jika dirinya melakukan itu. ‘’Dan saya yakin teman-teman akan melakukan hal yang sama,’’ ujarnya.

Ade justru mengaku tidak habis pikir dengan banyaknya pernyataan di media sosial yang cenderung membuat fitnah. Sejak hari pagi berlanjut malam, pernyataan-pernyataan fitnah itu deras bermunculan di media.

‘’Kita juga mengutuk keras semua perilaku yang dengan kerja tidak terpuji menyebarkan fitnah, bahkan sistematis,’’ ujarnya.

Ade menyebut pelaku pembuat fitnah itu adalah akun anonim. Namun, dia tidak menyebut secara spesifik akun apa yang dimaksud. Dia mendesak situasi itu segera ditangani pihak yang berwenang.

‘’Penegak hukum harus turun tangan, tidak bisa hal ini dibiarkan. Kalau itu terjadi pada saya, saya akan hadapi dengan cara terhormat,’’ ujarnya.

Ade memberikan dukungan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membeberkan pemeras di kalangan dewan. Hal ini perlu supaya kita tidak memberi peluang kepada oknum untuk tidak menyebar fitnah yang tidak bertanggung jawab. Ade meyakini oknum itu ada di antara 560 anggota dewan saat ini.

‘’Beberkan saja. Kasihan orang yang tidak punya salah disebarkan kemana-mana,’’ ungkapnya.

SBY Serukan Kawal APBN/APBD

Isu adanya kongkalikong dalam pembahasan anggaran terus dipantau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum memulai lawatannya menuju London, Inggris, SBY kembali mengingatkan untuk bersama-sama mengawal pembahasan APBN/APBD.

‘’Semangat untuk mengawal, menyelamatkan APBN dan APBD ini semangat semua. Semangat pemerintah, semangat DPR RI, semangat DPD RI,’’ kata SBY dalam keterangan di ruang VIP Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa (30/10). Ketua DPR Marzuki Alie dan Ketua DPD Irman Gusman ikut juga hadir dalam kesempatan itu.

Saat ini jumlah APBN mencapai Rp1.683 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp528 triliun. SBY mengatakan, penyusunan APBN harus dilakukan dengan benar. ‘’Kemudian ketika digunakan kita pastikan juga tepat dan benar,’’ katanya.

Presiden mengakui, proses menuju disahkannya APBN memang panjang. Namun dia mengatakan, pemerintah sudah memikirkannya, mulai dari RKP (rencana kerja pemerintah) dan prioritas agenda. Karena itu, yang diinginkan pada saat pembahasan di DPR sesuai yang dirumuskan pemerintah.

‘’Tentu saja ada perubahan-perubahan, modifikasi. Itu lazim terjadi dan sepanjang untuk kepentingan bersama kita setuju dengan DPR untuk menghadirkan APBN yang benar-benar tepat,’’ urainya.

Setelah disetujui menjadi undang-undang, lanjut dia, diharapkanya anggaran itu bisa mengalir sesuai yang direncanakan. ‘’Kita tidak ingin ada keterlambatan aliran atau penggunaan APBN karena kehilangan momentum,’’ katanya.

SBY mengatakan ada ratusan pejabat pemerintah, termasuk anggota dewan, yang harus menjalani proses hukum karena penyimpangan APBN/APBD. Hal itu yang diupayakan tidak terjadi lagi.

Baik itu pemerintah pusat, daerah, DPR, maupun DPRD.  ‘’Kita ingin semua selamat. Dan yang penting negara, uang rakyat itu betul-betul kita gunakan dengan sebaik-baiknya,’’ katanya.(wir/ila)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook