JAKARTA (RP) - Badan Kehormatan (BK) sudah mengantongi izin dari pimpinan DPR untuk mengundang Menteri BUMN Dahlan Iskan ke DPR pada masa reses DPR kali ini. Izin dari pimpinan DPR itu diperlukan, karena sampai 18 November mendatang, DPR menjalani masa reses. Sesuai tatib DPR, alat kelengkapan DPR tidak dibolehkan menggelar rapat atau sidang, kecuali dengan izin pimpinan DPR.
"BK tadi sudah meminta izin untuk memanggil Dahlan Iskan dan saya sudah izinkan," kata Ketua DPR Marzuki Alie melalui pesan singkatnya kepada Jawa Pos, Selasa (30/10).
Sewaktu dikonfirmasi, Ketua BK M Prakosa membenarkan hal itu. Prakosa mengatakan BK telah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPR untuk melakukan pemanggilan kepada Dahlan Iskan pada masa reses.
Persoalan utama yang akan diklarifikasi adalah pernyataan Dahlan mengenai adanya oknum anggota DPR yang hendak memeras BUMN. Belakangan Dahlan juga menyebut memiliki list setidaknya 10 nama oknum wakil rakyat itu.
"Kami akan meminta keterangan terkait pernyataan beliau mengenai kongkalikong pembahasan anggaran," ujar Prakosa.
Kapan pemanggilan itu akan dilakukan? "Minggu ini para anggota BK sedang kunjungan kerja ke daerah, bertemu konstituen. Jadi, paling cepat minggu depan," jawab politisi PDIP, itu.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mendukung langkah BK tersebut. "Kami mempersilahkan kalau BK mengambil prakarsa untuk memanggil Dahlan Iskan," katanya.
Di lain sisi, Priyo juga mendukung dan mempersilahkan Dahlan untuk mengungkapkan secara terbuka kepada parlemen nama-nama oknum anggota DPR yang mencoba "memeras" BUMN. Menurut dia, ini penting agar pernyataan Dahlan yang sangat sensitif itu tidak menjadi sekedar fitnah.
"Kalau ada faktanya atau masyarakat yang melaporkan, BK berhak menindaklanjutinya. Tetapi, kalau nanti tidak ada fakta seperti itu, ingat mulutmu adalah harimau-mu. Ini akan menjadi fitnah yang (efeknya) tidak baik," ancamnya.
Politisi Golkar itu berharap Dahlan sekaligus mengungkap praktek kongkalingkong yang melibatkan ring satu kekuasaan. Priyo menyebut saat ini merupakan momentum yang paling tepat. "Apakah ada pemerasan dari kalangan istana atau dari kementerian-kementerian yang sedang berkuasa? Kami mengapresiasi langkah Pak Dahlan kalau bisa mengungkap itu semua," kata Priyo.
Kemarin, beredar inisial nama-nama anggota DPR yang dituding sebagai pemeras BUMN. Karena terlanjur beredar luas, termasuk di kalangan anggota DPR dan partai politik, sejumlah pihak pun kemudian meresponnya.
Fraksi Partai Demokrat diantara yang memutuskan menggelar konferensi pers terkait hal tersebut. Mengawali keterangannya, Ketua FPD Nurhayati Ali Assegaf menegaskan kalau pihaknya tetap berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintah mewujudkan BUMN yang sehat dan bersih.
Karena hal itu lah, lanjut dia, jika benar ada anggota fraksinya yang termasuk menjadi bagian anggota dewan yang ikut "minta jatah" ke BUMN selama ini, maka pihaknya siap mengambil langkah tegas. "Terhadap inisial nama yang beredar, kami tentu akan memanggil pihak-pihak yang mungkin dimaksud untuk diklarifikasi," kata Nurhayati di komplek parlemen, Senayan, Jakarta kemarin.
Selain melakukan klarifikasi terhadap mereka yang diduga, dia menambahkan, kalau pihaknya juga akan melakukan penyelidikan internal. "Kalau terbukti akan ada peringatan keras bahkan sampai nanti bisa PAW (pergantian antar waktu, Red)," tandasnya.
Meski demikian, dia menambahkan, kalau pihaknya mendorong agar Dahlan segera membuka nama-nama anggota dewan yang dimaksud. "Yang beredar sekarang ini kan masih belum jelas, sekarang ini era demokrasi, kami dukung Pak Dahlan mengungkap secara jelas," kata Nurhayati.
Bahkan, lanjut dia, pihaknya juga pasti mendukung kalau nama-nama yang ada diserahkan pula ke aparat penegak hukum. "Biar masyarakat tidak kasihan, biar tidak bingung lagi siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi, sebaiknya tidak perlu inisial lagi, sebutkan saja namanya," ujarnya.
Sesuai inisial nama yang beredar, ada tiga orang anggota FPD yang disebut. Hampir semua fraksi disebut dalam pesan yang kemudian menyebar secara berantai tersebut. Masing-masing lima orang dari Fraksi Partai Golkar, tiga orang dari PDIP, tiga orang dari PKS, satu dari Hanura, dua dari PAN, dan seorang dari Gerindra.
Terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya Ade Komarudin mengaku mendengar informasi inisial-inisial anggota dewan yang diduga sebagai pemeras. Ade yang juga memiliki inisial AK disebut-sebut sebagai salah satu didalamnya. Namun, Ade mengaku tidak paham apakah inisial AK itu adalah dirinya.
"Menyangkut inisial AK, saya tidak tahu apa itu saya atau bukan. Kalau itu ditujukan kepada saya, saya ingin konfirmasi. Tidak mungkin itu dari kantor Menteri BUMN," ujarnya.
Dia menyatakan banyak memiliki teman di BUMN. Ade membantah jika dirinya melakukan itu. "Dan saya yakin teman-teman akan melakukan hal yang sama," ujarnya.
Ade justru mengaku tidak habis pikir dengan banyaknya pernyataan di media sosial yang cenderung membuat fitnah. Sejak hari pagi berlanjut malam, pernyataan-pernyataan fitnah itu deras bermunculan di media. "Kita juga mengutuk keras semua perilaku yang dengan kerja tidak terpuji menyebarkan fitnah, bahkan sistematis," ujarnya.
Ade menyebut pelaku pembuat fitnah itu adalah akun anonim. Namun, dia tidak menyebut secara spesifik akun apa yang dimaksud. Dia mendesak situasi itu segera ditangani pihak yang berwenang. "Penegak hukum harus turun tangan, tidak bisa hal ini dibiarkan. Kalau itu terjadi pada saya, saya akan hadapi dengan cara terhormat," ujarnya.
Ade memberikan dukungan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membeberkan pemeras di kalangan dewan. Hal ini perlu supaya kita tidak memberi peluang kepada oknum untuk tidak menyebar fitnah yang tidak bertanggung jawab. Ade meyakini oknum itu ada diantara 560 anggota dewan saat ini. "Beberkan saja. Kasihan orang yang tidak punya salah disebarkan kemana-mana," tandasnya. (pri/dyn/bay)
