JAKARTA (RP) - Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, kemarin, menetapkan 11 tokoh yang akan melanjutkan tahapan selanjutnya proses konvensi.
Selama delapan bulan ke depan, selain mengikuti tahapan konvensi, mereka akan bersaing meningkatkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) masing-masing agar menjadi yang tertinggi.
Elektabilitas itu akan diukur oleh tiga lembaga survei yang secara khusus dilibatkan untuk perhelatan konvensi. Rencananya, survei mengukur tingkat keterpilihan tersebut akan dilakukan minimal dua kali selama proses berjalan.
Terkait lembaga mana saja yang akan dilibatkan komite konvensi memutuskan untuk merahasiakannya.
‘’Survei ini adalah kegiatan tertutup, peserta tidak boleh tahu lembaga (survei, red) yang dilibatkan, agar tidak ada perselingkuhan antara lembaga survei dan kandidat,’’ ujar Sekretaris Komite Konvensi Suaidi Marasabessy di kantor Komite di Jakarta, Jumat (30/8).
Selanjutnya, untuk memberikan jaminan kepercayaan atas produk survei akan dibentuk lembaga audit survei. Mereka secara khusus akan mengawal pelaksanaan survei berjalan sebagaimana mestinya.
‘’Terdiri dari para akademisi yang kredibel, kami pastikan itu,’’ tandas Suadi.
Hasil survei terakhir dari tiga lembaga itu lah yang nanti akan jadi bahan komite untuk memutuskan kandidat yang tampil sebagai pemenang konvensi.
‘’Majelis Tinggi Partai Demokrat tinggal menetapkan saja, kami (komite, red) yang memutuskan,’’ ucap politisi Partai Demokrat berlatarbelakang purnawirawan jenderal TNI AD tersebut.
Bagaimana jika hasil survei tiga lembaga itu ternyata berbeda? Suaidi menyatakan, kalau aturan di komite telah mengatur terkait kemungkinan tersebut.
Bahwa, jika kondisi tersebut terjadi, maka komite akan berkonsultasi dengan Majelis Tinggi PD yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono.
Konsultasi dengan SBY itu tentu saja untuk menentukan figur yang akan dipilih sebagai pemenang. ‘’Itupun jika ada perbedaan yang signifikan saja, berbeda secara diametral, maka komite berkewajiban berkonsultasi,’’ bebernya.
Sebelas peserta konvensi yang ditetapkan itu sesuai abjad adalah Ali Masykur Musa, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto, Dino Patti Djalal, dan Gita Wirjawan.
Selanjutnya adalah Hayono Isman, Irman Gusman, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, dan Sinyo Harry Sarundajang.
Dari daftar peserta konvensi tersebut, tidak ada sama sekali figur perempuan. Satu-satunya perempuan yang sempat diundang datang ke kantor Komite, mantan Wagub Jateng Rustriningsih akhirnya menyatakan menolak ikut konvensi.
Salah satu alasan yang disampaikan adalah karena yang bersangkutan masih kader PDIP Terhadap hal itu, Suaidi mengakui, kalau kesulitan mencari figur perempuan.
Menurut dia, terbatas sosok yang layak mengikuti konvensi jika disesuaikan dengan syarat dan kriteria yang telah ditetapkan komite.
‘’Sampai dengan pengumuman tadi belum ada (yang layak, red), dan kami tak boleh gegabah menentukan calon perempuan yang benar-benar layak,’’ tuturnya.
Para peserta konvensi yang telah ditetapkan itu nantinya harus mengikuti serangkain proses. Di antaranya, sesi pengenalan, sesi wawancara dengan media yang diatur komite, atau sesi acara debat yang juga diselenggarakan komite.
Termasuk, kandidat juga harus turun ke daerah sebagai peserta konvensi sesuai pengaturan oleh komite.
Setiap peserta konvensi juga diberikan bekal tata cara dalam setiap media promosi yang dilakukan nantinya. Atribut-atribut promosi tersebut diatur dalam aturan Konvensi Capres Partai Demokrat.
Di antaranya, penggunaan logo konvensi atau penggunaan alat peraga seperti spanduk, baliho, stiker dan sejenisnya. Penggunaan pin konvensi untuk setiap calon peserta dan para pendukung, penggunaan model iklan televisi, termasuk seragam yang digunakan tim sukses juga turut diatur.
Sementara itu, di antara sebelas calon yang ada, keberadan keanggota Ali Masykur sempat dipertanyakan sejumlah pihak. Hal itu berkaitan dengan aturan yang menegaskan bahwa anggota BPK dilarang melakukan politik praktis.
Terkait hal itu, Suaidi menilai bahwa hal tersebut hanya masalah persepsi. Menurut dia, keikutsertaan Ali Masykur di konvensi tidak ada masalah.
‘’Tergantung siapa dan bagaimana melihatnya, kalau kami melihat ini adalah bagian dari urusan menemukan pemimpin Indonesia ke depan, karena itu ini bukan politik praktis, tapi politik kenegaraan,’’ ujar Suaidi.
Masuknya Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa dalam bursa konvensi calon presiden Partai Demokrat, memang memicu kontroversi.
Pasalnya, saat ini BPK tengah menangani audit investigasi kasus Hambalang yang diduga melibatkan beberapa politikus atau mantan politikus Partai Demokrat.
Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, hingga saat ini, belum ada indikasi konflik kepentingan yang bisa terjadi pada Ali Masykur terkait posisinya sebagai petinggi BPK dan peserta konvensi.
‘Undang-undang hanya melarang anggota BPK aktif sebagai anggota partai politik, kalau (konvensi, red) ini kan beda,’ ujarnya Jumat (30/8).
Menurut Hadi, dalam mekanisme konvensi, Ali Masykur adalah pihak yang diundang oleh Partai Demokrat untuk diseleksi sebagai calon presiden, bukan mendaftar ikut konvensi karena merupakan anggota partai.
‘’Kan belum tentu menang (dalam konvensi, red) juga. Tapi kalau nanti menang, dia harus putuskan, jika ingin terus (maju sebagai calon presiden, red), maka di sini harus ditinggal (mundur dari BPK, red),’ jelasnya.
Secara terpisah, Irman Gusman menyatakan apresiasinya kepada komite konvensi setelah resmi ditetapkan sebagai peserta konvensi capres Partai Demokrat. Irman mengaku ingin memberikan penghargaan kepada Partai Demokrat karena telah memberi kesempatan dirinya maju sebagai capres.
‘’Yang ingin saya sampaikan yakni berterima kasih pada Demokrat yang telah memberi kesempatan pada tokoh di luar partai seperti saya, di tengah politik oligarki yang dikuasai oleh segelintir politisi,’’ ujar Irman.
Irman menilai, pencalonannya sebagai capres tidak akan mengganggu kewajibannya sebagai senator sekaligus Ketua DPD RI. Menurut dia, langkahnya sebagai capres justru untuk menyumbangkan pemikiran-pemikiran daerah yang selama ini dibahas oleh DPD. ‘’Justru apa yang selama ini disuarakan oleh DPD, kami suarakan kembali melalui konvensi,’’ ujarnya.
Irman menambahkan, elektabilitas dirinya saat ini memang rendah. Namun, menurut dia, hal tersebut bukan menjadi persoalan yang mendasar.
Ia menilai, pada saatnya nanti publik akan mulai mengenal dirinya tidak hanya sebagai Ketua DPD RI. ‘’Yang jelas, saya akan menyampaikan program-program saya kepada masyarakat,’’ tandasnya.
Mahfud Dinilai Tergesa-gesa
Di bagian lain, Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat Maftuh Basyuni menilai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD terburu-buru menolak konvensi.
Dia menyatakan bahwa komite tidak sempat menyampaikan jawaban dan tanggapan atas keraguan yang melatarbelakangi keputusan Mahfud batal ikut konvensi. ‘’Itu dia kesusu (buru-buru, red). Kecepetan nolak konvensi,’’ ujar Maftuh di Kantor Komite Konvensi, Wisma Kodel, Jumat (30/8).
Salah satu keraguan Mahfud yang sebenarnya bisa dijawab komite terkait keberadaan kode etik konvensi yang tertulis. Menurut Maftuh, Mahfud menyatakan bahwa selama ini dirinya hanya mendapat penjelasan secara lisan dari petinggi Demokrat.
‘’Padahal, kalau dia tidak kesusu, kode etik itu diberikan saat wawancara kemarin (dua hari lalu, red). Di situ nanti bisa dilihat aturan main yang sudah disusun,’’ ujarnya.(dyn/owi/bay/dim/fas/c7/fat/jpnn)
