JAKARTA (RP) - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng tampaknya tidak mau terus disudutkan terkait rubuhnya bangunan di kompleks Olahraga Hambalang.
Itulah kenapa, Rabu (30/5) kemarin dia mengajak wartawan mengintip proyek senilai Rp1,2 triliun itu ke Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan pendampingan Sesmenpora, Yuli Mumpuni.
Tentu saja, acara tersebut menjadi bahan pembelaan bahwa runtuhnya bangunan murni karena alam.
Tidak ada sangkut pautnya dengan dugaan korupsi yang saat ini sedang diselidiki oleh KPK. Namun, apapun alasannya, yang pasti kondisi bangunan di sana banyak yang rusak dan baru sebagian yang usai.
‘’Pengamanan sedang ditingkatkan, karena tidak ada aktivitas pekerjaan saat ini,’’ ujar Heri, Pelaksana KSO (kerja sama operasional) PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya.
Ucapan tersebut seakan menjawab pertanyaan kenapa Hambalang begitu tertutup. Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, JPNN mencoba masuk ke lokasi 26 Juli 2011.
Namun, penjagaan begitu ketat dan baru bisa berhasil setelah menyamar sebagai rekanan perusahaan penyedia rumput.
Begitu sampai di lokasi, para kontraktor mengajak rombongan meninjau beberapa bangunan dengan berjalan kaki. Satu per satu bangunan yang sudah jadi maupun setengah jadi dijelaskan oleh pelaksana KSO.
Dari 30 bangunan yang direncanakan berdiri, ternyata baru sepuluh yang usai dibangun.
Kesepuluh bangunan itu adalah retail, musala, ground water tank, SMP, SMA, elit putra dan putri (atlit), power house, saluran air, dan jalan beton. Terkesan lambat memang, namun para pekerja beralasan kalau kucuran dana yang tersendat menjadi salah satu penyebab.
‘’Seperti saat ini, pembangunan dihentikan sejak Mei karena anggaran tidak juga turun,’’ imbuh pelaksana tugas KSO Adhi Wika, Hendro Purwadi. Ditambah lagi, dengan proses investigasi terhadap amblesnya tiga bangunan karena longsor. Semua itu membuat pembangunan makin berjalan lambat.
Pria yang bertanggung jawab terhadap seluruh proyek Hambalang itu lantas menunjukkan lokasi pasti runtuhnya bangunan. Sesuatu yang sangat dijaga betul sebelumnya.
Nah, di lokasi longsor itulah pihak Kemenpora dan pelaksana tugas KSO menyampaikan banyak hal untuk meyakinkan bahwa kerusakan memang betul karena longsor.
Salah satu informasi yang terus diulang adalah, tanah di area lapangan bulutangkis memang rapuh. Selain susunan tanah yang memang terdiri dari tanah lunak dan mudah bergerak, disebutkan juga ada aliran air di bawah bangunan.
Curah hujan yang cukup tinggi ikut mempermudah terjadinya longsor.
Sepakat dengan bosnya, Andi Mallarangeng, Hendro mengatakan kalau amblesnya tanah sudah terjadi sejak Desember. Sejak saat itu, pembangunan di lokasi yang ambles langsung dihentikan.
Sebab, longsoran cukup luas, mencapai seribu meter persegi. Luasan itu pula yang menyebabkan bangunan untuk bulutangkis, panahan, dan power house rusak.
Berdasar pantauan di lokasi, longsor juga menyebabkan satu-satunya akses jalan menuju gedung sekolah tidak bisa digunakan sepenuhnya. Sebab, sekitar 30 centimeter dari bibir jalan sudah disterilkan.
Pekerja meletakkan tong atau bata agar tidak dilewati. Itu penting dilakukan karena di bawah jalan tersebut tidak ada lagi tanah penahan.
Dikhawatirkan jalan tersebut langsung ambruk kalau kelebihan beban. Memang, saat dilihat ke bawah, hanya terlihat besi-besi yang menjulang tanpa tanah.
Seluruhnya sudah longsor dan menutupi 60 persen lapangan bulutangkis. ‘’Kami persiapkan lima lapangan, tetapi lebih dari separuh rusak,’’ terangnya.
Sejatinya, area panahan yang berada tepat di bawah lapangan bulutangkis tidak terkena imbas tanah longsoran secara langsung. Sebab, tidak ada tanah dari longsoran yang mampir ke lapangan panahan.
Namun, efek lain yakni bergesernya tanah membuat lapangan panahan yang bergelombang.
Nah, untuk pengganti bangunan yang rusak juga sudah disiapkan beberapa opsi. Seperti membangun di lokasi sama setelah dipastikan tidak akan longsor lagi, direlokasi, atau lapangan bulutangkis dihapus dari daftar bangungan di Hambalang.
‘’Sudah penuh, tidak ada lagi tempat untuk relokasi,’’ terangnya.
Banyaknya masalah membuat dia mengaku kesulitan kalau harus menyelesaikan pembangunan pada akhir Desember sesuai kontrak. Apalagi hingga kemarin baru 49 persen pembangunan yang berhasil direalisasi. Kalaupun dipaksa cepat, Hendro mengatakan butuh waktu hingga Agustus tahun depan.
Itu juga bukan tanpa syarat, selain desain penyesuaian yang harus dirampungkan cepat, sektor keuangan juga harus lancar. Termasuk, utang pembayaran sebesar Rp75 miliar untuk pengerjaan Januari 2012 hingga Mei.
Dana menjadi sektor krusial karena untuk melanjutkan pembangunan, harus sedia Rp30 miliar per bulan.
Berarti, KSO bakal kena denda? Kemungkinan itu menurutnya ada. Tetapi, KSO juga bisa membela diri kenapa pembangunan terlambat. Mereka bisa lolos dari denda kalau ternyata yang menghambat pembangunan salah satunya dari pemerintah. Yakni, lambatnya dana mengucur, penyerahan desain bangunan, hingga bencana alam.
Yuli Mumpuni menambahkan, membengkaknya anggaran bukan tanpa sebab. Terus bertambahnya fasilitas adalah alasan kenapa Hambalang terus merongrong keuangan negara.
“Anggaran awal hanya untuk sekolah atlet. Ketika diubah menjadi senior atlet dan malah menjadi pelatnas, langsung membengkak,” tuturnya.
Dia memastikan kalau pembangunan ulang di lokasi yang terkena dampak longsor tidak akan meminta uang negara lagi. Sebab, Yuli memastikan kalau bangunan tersebut sudah diasuransikan dari segala risiko.
Oleh karena itu, pembangunan bisa dilanjutkan tanpa menunggu penambahan anggaran dari DPR.
Menpora Andi Mallarangeng menegaskan kalau pembangunan Hambalang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam artian, semua data dan dokumen lengkap supaya tidak ada simpang siur. “Itulah kenapa, BPK dan KPK silahkan melakukan evaluasi dan audit terhadap proyek tersebut,” katanya.
Meski tahu banyak hambatan dalam pembangunan, Andi tetap berharap semuanya bisa selesai segera. Paling tidak, penerimaan siswa baru sudah bisa dilakukan pada tahun pelajaran 2013-2014.
Menurutnya, prestasi Indonesia di bidang olahraga sudah jauh tertinggal dan Hambalang menjadi harapan penggemblengan pahlawan bangsa.
Sayang, Andi memilih bungkam saat ditanya berbagai hal tentang proyek yang dimulai sejak 2004 itu. Dia memilih untuk langsung menuju mobilnya dengan alasan ada rapat di Istana Negara. “Evaluasi tetap jalan, tapi saya belum tahu apa infonya. Nanti, tanya ke Sesmenpora saja,” pungkasnya.
Terpisah, Menteri Keuangan Agus Martowardojo akhirnya angkat bicara menyangkut polemik sistem penganggaran proyek Hambalang. Dia menegaskan, tidak ada kesalahan prosedur dalam perubahan anggaran dari awalnya Rp125 miliar menjadi Rp1,25 triliun, meski tanpa melalui persetujuan DPR terlebih dulu.
Dia menegaskan, perubahan besaran anggaran untuk proyek di Hambalang tersebut berkaitan dengan perubahan kontrak proyek dari satu tahun anggaran menjadi multiyears.
“Untuk membuat satu akun itu multiyears bukan di forum dengan DPR, itu di domain pemerintah, di domain bendahara umum negara, di domain Menkeu,” ujar Menkeu Agus Martowardojo, usai rapat dengan pimpinan Banggar dan pimpinan DPR, di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (30/5).
Dia memaparkan, bahwa kementerian lembaga terkait cukup mengusulkan langsung perubahan proyek satu tahun menjadi multiyears kepada Menteri Keuangan.
Setelah menyampaikan argumentasinya disertai bukti sebagai dasar menyelesaikan proyek lebih dari satu tahun, menkeu kemudian akan mengkaji usulan tersebut layak disetujui atau tidak.
Jika dianggap pantas, lanjut Agus Marto, bersama badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas), usulan kementrian lembaga tersebut kemudian akan dibawa ke sidang kabinet untuk mendapat persetujuan. “Jadi, untuk persetujuan memang tidak perlu DPR,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota Komisi X mempertanyakan perubahan besaran anggaran menjadi Rp1,25 triliun yang tanpa melalui pembahasan di tingkat komisi.
Tiba-tiba saja, besaran anggaran yang awalnya hanya untuk pembangunan sekolah atlet menjadi sport center tersebut telah disetujuai Badan Anggaran DPR.(dim/dyn/jpnn/ila)
Baca Juga : Ingatkan Kepala Daerah Jaga Kamtibmas
