JAKARTA (RIAUPOS.CO) -  Penilaian minus terhadap Jaksa Agung M Prasetyo terus saja mengalir. Bahkan ada yang mengatakan, kinerja yang dilakukan Kejaksaan Agung terindikasi politis. Kinerja buruk itu dinilai Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Hunanika) sudah diprediksi sebelumnya.

Sekjen Humanika Sya’roni mengatakan, laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menunjukkan buruknya kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengonfirmasi kenyataan bahwa kepemimpinan M. Prasetyo selama ini tanpa gebrakan.

"Penolakan (M. Prasetyo) terjadi lantaran publik khawatir akan terjadinya intervensi parpol," ujarnya kepada wartawan, Ahad (31/1/2016).

Menurut Sya’roni, keraguan publik mulai terbukti dari rentetan kasus besar yang ditangani Kejagung hingga kini belum ada yang sampai ke pengadilan. Lebih memprihatinkan, nama Jaksa Agung dikaitkan dengan kasus korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sumatera Utara.

"Inilah yang mencoreng institusi kejaksaan," kata Sya’roni.

Dia mengibaratkan saat ini alarm yang menandai bahwa kondisi Kejagung memprihatinkan sudah berbunyi. Oleh karena itu, Korps Adhyaksa perlu diselamatkan segera. "Tidak ada jalan lain, meminta keikhlasan Prasetyo untuk melepas jabatan Jaksa Agung," tegas Sya’roni.(wah)

Laporan: JPNN

Editor: Fopin A Sinaga