JAKARTA (RP) - Politisi PKS, Indra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian untuk menindaklanjuti laporan pemerasan oknum anggota DPR terhadap sejumlah BUMN seperti yang disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
"Dalam beberapa hari ini ramai di media, ada oknum DPR yang minta upeti ke BUMN. Oleh karena itu Pak dahlan Iskan harus mengungkap hal tersebut sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya. Sebutkan saja siapa anggota DPR tersebut," kata Indra, Selasa (30/10).
Dikatakan, pernyataan menteri BUMN tersebut harus didasarkan pada bukti dan fakta hukum dan jangan hanya berdasarkan asumsi atau praduga semata.
"Apabila nantinya ternyata memang ada anggota DPR yang menerima setoran tersebut, maka KPK ataupun Polri harus mengusut dan menindak hal ini," kata Indra.
Anggota Komisi III DPR itu menegaskan bahwa siapapun dia dan apapun jabatannya hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. "Karena setoran tersebut merupakan bentuk tindak pidana gratifikasi atau bahkan bisa jadi ini bentuk suap," ujarnya.
Indra mengaku setuju bahwa tidak boleh ada kongkalikong atau upeti antara mitra kerja, baik itu Kementerian BUMN atau yang lainnya dengan komisi terkait di DPR. "Buat saya dan juga buat F-PKS tidak ada kompromi untuk korupsi sekecil apapun, baik berupa suap ataupun gratifikasi," tegasnya.
Dia menambahkan, apabila Dahlan Iskan benar-benar tahu, maka keterbukaan dan info Menteri BUMN itu sangat penting untuk memerbaiki dan sekaligus mengatisipasi praktek-praktek menyimpang di negeri ini.
"Tentunya itu tergantung Dahlan Iskan, apakah mau memerbaiki dan membongkar korupsi atau justru sebaliknya mendiamkan dan menyembunyikannya atau dengan kata lain justru melindunginnya," katanya. (boy/jpnn)
