JAKARTA (RP) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan lima kiat (langkah, red) yang akan dilakukan pemerintah dalam program penghematan energi secara nasional. Program ini sekaligus sejalan dengan rencana pengetatan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang mulai diberlakukan mulai Juni nanti.
Hal itu diungkapkan Presiden dalam pidato mengenai gerakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) secara nasional di Istana Negara, Selasa (29/5) malam tadi. Kiat-kiat yang dilakukan pemerintah, pertama, melakukan pengandalia sistem distribusi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Menurut Presiden, pengendalian tersebut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
‘’Nantinya setiap kendaraan akan didata secara elektronik, baik data kepemilikan maupun data fisik kendaraan tersebut,’’ papar Presiden.
‘’Setiap kali kendaraan tersebut mengisi BBM, maka jumlah BBM subsidi yang dibeli akan tercatat secara otomatis dan dapat diketahui jumlah pembelian setiap harinya,’’ Presiden.
Dengan begitu, kata Presiden, konsumsi BBM bersubsidi dapat dikendalikan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
Selain pengendalian distribusi, langkah kedua yang akan ditempuh yakni pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, termasuk pusat maupun daerah, serta BUMN dan BUMD. Ketiga, pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan perkebunan dan pertambangan. Keempat, konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi. Kelima penghematan penggunaan listrik dan air di kantor-kantor pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dan penerangan jalan-jalan.
Presiden juga mengingatkan, terjadinya kebocoran dan penyimpangan perlu dicegah untuk menghindari timbulnya kerugian negara. Selain itu, presiden meminta Pertamina menjaga pasokan sesuai kuota daerah untuk mencegah terjadinya kelangkaan. Selama sekitar 25 menit, Presiden memaparkan latar belakang dan kebijakan penghematan energi yang semula direncanakan dilakukan, Senin (28/5).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menjelaskan, penggunaan teknologi IT dalam mengendalikan distribusi itu sudah diujicoba di Kalimantan. Sebelumnya, disinyalir ada kendaraan yang mengisi BBM berkali-kali, kemudian dijual. Nah, penggunaan teknologi itu akan mencatat setiap kendaraan yang mengisi tangki bahan bakarnya.
Namun Jero belum merinci detil teknologi tersebut dan akan membeberkannya dalam keterangan di kantornya hari ini. Penggunaan teknologi juga belum diatur dalam peraturan menteri.
Selain itu, Jero akan mengumpulkan sekjen, sesmen, dan sestama terkait dengan penggunaan stiker khusus kendaraan pemerintah yang dilarang menggunakan BBM bersubsidi. ‘’(Gerakan penghematan, red) ini paling tidak bisa mencapai Rp5 triliun sampai Desember 2012,’’ kata mantan Menbudpar itu.
Sementara Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan, pelaksanaan konversi BBM ke BBG untuk transportasi akan difokuskan di wilayah Jabodetabek dengan jumlah kebutuhan converter kit mencapai 15 ribu unit. Sementara untuk Jawa-Bali, setidaknya dibutuhkan 20 ribu unit converter kit. ‘’Tapi tunggu infrastrukturnya dulu. Mudah-mudahan Agustus siap,’’ katanya.
Tambahan 2,5 Juta KL BBM Subsidi Disalurkan
Di bagian lain, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sudah memerintahkan Pertamina menyalurkan BBM subsidi yang ditahan pada APBN 2012 sebesar 2,5 juta kiloliter (KL). Komite BPH Migas Dr Ibrahim mengatakan, dengan penyaluran BBM subsidi 2,5 juta KL yang sebelumnya ditahan ini, hanya memenuhi target kuota BBM Nasional sebanyak 40 juta KL terpenuhi. Tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan BBM subsidi nasional.
‘’Suratnya sudah dikirim ke Badan Usaha (Pertamina) sejak pekan lalu, tinggal lagi Badan Usaha menyalurkannya. Tapi tetap tidak mencukupi kebutuhan nasional,’’ kata Komite BPH Migas, Dr Ibrahim Hasyim, saat dikonfirmasi Riau Pos, Selasa (29/5) di Jakarta.
Hal itu diperkuat oleh Juru Bicara Pertamina, M Harun saat dikonfirmasi malam tadi. Dia mengatakan kuota BBM Nasional tahun 2012 sebanyak 40 juta KL sudah termasuk tambahan 2,5 juta KL. Karena sebelumnya BBM subsidi yang akan disalurkan hanya 37,5 juta KL.
Meski sudah menyalurkan semua persediaan nasional, tetap saja tidak mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. ‘’40 juta KL itu sudah masuk tambahan 2,5 juta. Itupun tidak akan cukup,’’ ujar M Harun.
Bagaimana dengan prediksi kuota BBM Riau tahun 2012 untuk premium sebanyak 673.437 KL dan solar 668.437 KL yang diprediksi bakal habis bulan September 2012 karena membengkaknya pemakaian mencapai 40 ribu KL per bulan sesuai perhitungan Pertamina Riau bulan Januari-April? ‘’Iya, tetap tidak cukup,’’ jawabnya lagi.
Lantas apa langkah Pertamina untuk mengantisipasi kelangkaan nantinya? ‘’Makanya nanti kita akan atur supaya sektor Perkebunan dan Pertambangan tidak pakai minyak subsidi, tapi harus gunakan BBM non subsidi,’’ jelas Harun.
Selain itu setiap bulannya Pertamina akan terus melaporkan ke BPH Migas tentang perkembangan di lapangan dan hal itu tentunya menjadi pertimbangan bagi BPH Migas.
‘’Kemudian pemerintah akan lakukan penghematan, salah satunya termasuk agar perkebunan dan tambang menggunakan BBM non-subsidi,’’ jelas Harun disamping mengajak masyarakat untuk berhemat dalam pemakaian BBM subsidi.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan penghitungan pemakaian BBM subsidi hingga April di Riau, sudah melampaui kuota yang ditetapkan. Pada 2012 ini, kuota BBM subsidi Provinsi Riau sebanyak 673.437 Kiloliter (KL) premium dan 668.628 Kiloliter solar. Adapun Januari-April, pemakaian premium mencapai 269.579 KL atau lebih 40 ribu Kl dari target kuota 224.479 KL.
Begitu juga dengan solar sudah habis 248.487 KL dari target kuota 222.876 KL. Bila diasumsikan, laju konsumsi tersebut menjadikan BBM subsidi tidak akan cukup hingga September mendatang. Karena, kalau dalam empat bulan sudah habis 269.579 KL atau 67.394 KL per bulan, maka bila dikalikan sembilan bulan mencapai angka 656.552 KL. Sementara kuota BBM subsidi 673.437 Kl sehingga sisanya tidak cukup hingga akhir tahun.
Belum Terima Surat
Terkait pernyataan Komite BPH Migas Dr Ibrahim Hasyim, bahwa sudah mengirimkan surat penyaluran BBM subsidi ke Pertamina daerah, Sales Representatif Pertamina Riau, Fachrizal Imaduddin menyebutkan belum menerimanya. ‘’Sejauh ini kami menerima surat dari BPH Migas perihal alokasi kuota BBM subsidi 2012 untuk disalurkan di wilayah Riau selama 2012. Kami belum menerima informasi penambahan kuota BBM subsidi tersebut,’’ ujar Fachrizal dihubungi malam tadi.
Ia menambahkan, menindaklanjuti pidato Presiden RI malam tadi tentang penghematan energi dan terkait kendaraan dinas pemerintah, BUMN, BUMD, tambang, industri untuk tidak menggunakan BBM subsidi, Pertamina menyatakan siap mendukung kebijakan tersebut.
‘’Saat ini kami tengah berkoordinasi dengan pihak Disperindag Riau guna membantu mempermudah teknis pembelian BBM non-Subsidi tersebut. Jika ingin berlangganan atau voucher kami sediakan,’’ tutupnya.(fal/jpnn/fat/hpz/ila)