JAKARTA (RP) - Penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan kegalauan di antara partai koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab).
Prosesnya pun diperkirakan akan berlangsung seru, karena hingga tadi malam, masing-masing partai —khususnya yang berada di dalam koalisi Sekretariat Gabungan— masih terus melakukan manuver.
Namun begitu, pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) tetap akan membawa pasal 7 ayat 6 ke sidang paripurna, Jumat (30/3) dengan menambahkan satu pasal kembali dalam undang-undang
tersebut. ‘’Hasil ini akan dibawa ke rapat kerja Badan Anggaran, jika tidak disetujui akan di-voting di Paripurna besok,’’ ujar Tamsil Linrung, Wakil Ketua Banggar, dalam Rapat Tim Perumus di Banggar, Kamis (29/3).
Diakui Wakil Ketua DPR RI, Prio Budi Santoso, keputusan penetapan harga BBM memang molor sehari. Rapat paripurna DPR baru dipastikan akan digelar Jumat (30/1) ini dan akan dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie.
Semua pimpinan DPR dijadwalkan menghadiri rapat tersebut karena terkait momentum persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012.
‘’Rapat pagi diagendakan untuk laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Panitia Khusus (Pansus) dan komisi. Baru setelah jumatan rapat APBNP,” kata Priyo Budi Santoso, Kamis (29/3).
Seperti diketahui, dalam RAPBNP pemerintah mengusulkan untuk menaikkan harga BBM menjadi Rp6.000 per liter dengan alasan untuk mengurangi beban subsidi di APBN.
Ditanya jika terjadi voting soal APBNP apakah akan dilakukan sistem voting terbuka atau tertutup, Priyo mengaku tidak tahu, apakah besok akan terjadi voting atau mufakat bulat. ‘’Kalau mufakat bulat saya senang sekali, kalau tidak bisa, pertanyaannya terbuka apa tertutup, kalau saya usulkan untuk tertutup,’’ ujar Ketua DPP Partai Golkar, itu.
Memanas
Perseteruan di dalam ruangan rapat Banggar dan pemerintah di DPR RI sedikit berbeda dengan kondisi di luar arena. Para politisi dari masing-masing partai antara pendukung dan menolak kenaikan BBM terus saling serang. Kemarin, politisi Partai Demokrat, Rosyid Hidayat, meminta politisi Partai PKS, Suswono, untuk mundur dari jabatan Menteri Pertanian (Mentan).
‘’Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq telah bersikap menolak rencana penaikan harga BBM. Di sini Saudara memaparkan anggaran Kementerian Pertanian. Seharusnya Saudara mundur dari kabinet,’’ tegas Rosyid Hidayat, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, dipimpin Herman Khaeron, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (29/3).
Pernyataan Rosyid Hidayat itu mengundang protes dari sejumlah anggota Komisi IV baik dari Demokrat dan PDI-Perjuangan. ‘’Pernyataan saudara Rosyid Hidayat yang meminta Suswono mundur dari kabinet di luar konteks rapat kerja hari ini. Ini agendanya soal anggaran, bukan kenaikan BBM,’’ tegas Sudin dari Fraksi PDI-P.
Golkar Tolak Kenaikan
Di sisi lain, Partai Golkar yang selama ini cenderung wait and see terkait kebijakan kenaikan BBM, menolak kenaikan BBM dijadwalkan berlaku 1 April mendatang. Sikap penolakan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Golkar, Idrus Marham.
‘’Kami berpandangan bahwa saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM,’’ kata Idrus Marham dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (29/3).
Sikap resmi ini juga menjadi perintah bagi kader Beringin yang ada di DPR. Kata Idrus, sikap politik terhadap penolakan kenaikan BBM merupakan hasil konsultasi DPP dengan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie.
Idrus menjelaskan, penolakan ini karena partainya berupaya untuk mempertahankan pemberian subsidi energi sebesar Rp225 triliun dalam APBNP 2012. ‘’Kami akan mengkritik kebijakan yang diambil pemerintah, jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat,’’ pungkasnya.
Terkait gembosnya koalisi Sekretariat Gabungan, Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kemarin melakukan konferensi pers. Selain memaparkan alasan kenaikan kepada rakyat, Anas juga mengimbau seluruh partai di Setgab untuk menjaga komitmen bersama dalam menjalankan program pemerintahan.
Bersyarat
Sementara itu, dari rapat Banggar DPR dengan pemerintah, Kamis (29/3) di DPR, yang membahas pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012, menemukan beberapa kesepakatan. ‘’Krusial itu pasal 7 ayat 6. Tidak ada perubahan, sepakat semua bahwa harga eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan,” kata Wakil Ketua Banggar Tamsil Lindrung, usai rapat, kepada wartawan.
Tapi kata Tamsil, pemerintah meminta persetujuan yakni adanya penambahan pada ayat 6 A. ‘’Yaitu memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dalam hal harga ICP melampaui di bawah atau di atas, turun atau naik, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian,’’ katanya.
Selama ini fleksibilitas inilah yang tidak dimiliki oleh pemerintah, sehingga setinggi apapun harga minyak dunia, pemerintah terpaksa tidak bisa menaikan harga BBM. Tamsil melanjutkan, dengan penambahan pasal ini maka kalau harga ICP naik di atas lima persen pemerintah berwenang untuk menaikkan harga. Tapi, kalau harga ICP turun di bawah lima persen pemerintah juga bisa menurunkan harga BBM.
Begitupun, penambahan pasal ini ternyata tidak serta-merta diterima. Menurutnya, ada tiga fraksi yang tidak setuju dengan penambahan ayat 6A. Yakni Fraksi PDI Perjuangan, Hanura dan Gerindra.
‘’Inilah nanti yang akan dibawa ke paripurna. Kita akan voting. Tiga fraksi tidak menyetujui tambahan ayat 6A,’’ ujarnya.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Heri Purnomo mengakui bahwa pemerintah butuh diberikan kewenangan untuk bisa menyesuaikan harga BBM. ‘’Bukan hanya naik tapi juga menurunkan dengan parameter tertentu,’’ katanya.
Dalam rapat pembahasan pasal yang berbunyi ‘’Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan’’. Ini menjadi sangat krusial. Pasalnya, fraksi PDI-P, Gerindra, dan Hanura masih tetap bersikeras mempertahankan tidak mengubah pasal 7 ayat 6 yang secara otomatis pemerintah tidak bisa untuk melakukan penyesuaian harga.
Berdosa Jika Tak Naik
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang akan kembali menginjakkan kaki di tanah air usai melakukan lawatan kerja ke Cina dan Korea Selatan langsung memberi pernyataan mengenai situasi panas di tanah air, menyusul rencana pemerintah menaikan harga BBM.
SBY mengakui, rencana Pemerintah menyesuaikan harga BBM memang bukan keputusan yang populer. Namun, kebijakan ini diambil bukan tanpa tujuan. Jika kebijakan menyesuaikan harga BBM tidak diambil maka perekonomian Indonesia diprediksi jatuh. APBN menjadi tidak sehat, yang pada akhirnya rakyat juga yang menderita.
‘’Jika kebijakan populer yang diambil, yaitu tidak menaikkan harga BBM, maka keadaan perekonomian Indonesia akan mandek dan begitu-begitu saja. Saya akan merasa bersalah dan berdosa karena tahu ekonomi kita tidak sehat, ekonomi kita akan jatuh,’’ kata SBY di Hotel Renaissance, Seoul, Korsel, Kamis (29/3) pagi sebelum bertolak kembali ke tanah air.
Presiden pun meminta semua pihak melihat rencana kenaikan ini, tidak hanya dari harga BBM saja. Melainkan juga opsi-opsi yang sudah pemerintah paparkan mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
“Pemerintah juga telah memperhitungkan bagaimana memproteksi rakyat yang terdampak akan kebijakan ini. Jangan yang kaya ikut-ikutan menikmati BBM yang bersubsidi,” tegas SBY.
Mengenai adanya pihak yang kurang sejalan dengan pemikiran pemerintah dan kemudian melakukan unjuk rasa, Presiden menilai itu adalah hal yang wajar dan merupakan hak politik masing-masing.
Lagipula, di semua negara demokrasi, hak untuk berunjuk rasa dijamin dan dilindungi undang-undang sepanjang sesuai dengan aturan hukum dan tidak mengganggu yang lain. Namun, Presiden SBY mengimbau kepada para demonstran untuk tidak melakukan aksi yang anarkis dan merusak apapun yang sudah susah payah dibangun bersama.
Bentrok di Pekanbaru
Sementara itu, aksi demonstrasi menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang di Pekanbaru kembali pecah, Kamis (29/3). Ribuan massa dari berbagai elemen terkonsentrasi di dua lokasi berbeda, Kantor Gubernur dan DPRD Riau di Jalan Sudirman. Di Kantor Gubernur Riau, ratusan massa buruh yang menamakan Gerakan Rakyat Riau Tertindas bersama elemen mahasiswa menggelar aksi mulai pukul 10.00 WIB.
‘’Kami minta pemerintah, BBM naik upah buruh juga harus naik. Jika kenaikan upah tidak terealisasi, kami akan berdemo lagi. Apa perlu kami akan tutup rig Chevron nanti,’’ ujar Patar Sitanggang, salah seorang koordinator aksi dari KSBSI Riau. Massa buruh ini menuntut dalam waktu 15 hari tuntutan mereka harus dikabulkan. Aksi di depan Kantor Gubernur Riau ini sempat memanas.
Sementara di depan Gedung DPRD Riau, sejak pagi demonstrasi sudah berlangsung. Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sudah memadati pelataran di depan pintu gerbang masuk ke kantor wakil rakyat ini.
Beberapa ruas jalan dari dan menuju Kantor DPRD Riau dialihkan dan mengalami kemacetan. Dari arah kota, pengemudi harus berbelok menuju Jalan Imam Munandar karena Jalan Sudirman ditutup.
Siang harinya, konsentrasi massa di Gedung DPRD Riau bertambah banyak. Selain massa dari HTI dan massa buruh yang didampingi elemen mahasiswa, ratusan massa dari ARAK-BBM, BEM mahasiswa se Riau, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Riau, Liga Mahasiswa Nasdem Riau, KAMMI Riau, GMKI, GMNI, GMKRI, PMRI dan beberapa elemen lainnya berdatangan.
Eskalasi demo di depan gerbang pagar DPRD Provinsi Riau terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu, massa pendemo membakar tiga buah ban bekas di depan pagar gerbang. Ban yang terbakar itu lalu dilemparkan ke pintu pagar hingga membuat polisi yang berjaga lari menghindar.
Untuk mematikan api dan membubarkan massa yang mulai beringas, sebuah mobil water cannon milik kepolisian menyemprotkan air ke arah api dan pendemo.
Ternyata, semprotan air berkekuatan tinggi dari water cannon tak membuat massa mundur, sebaliknya, massa melawan. Batu-batu batako dan pecahan pot yang dihancurkan pendemo dijadikan senjata untuk dilemparkan ke arah polisi.
Bukan itu saja, massa lalu menerjang ke arah pintu gerbang hingga pintu DPRD Riau lepas. Untuk menahan gerakan massa yang merangsek ke dalam, pasukan anti huru-hara maju menghalau demostran.
Keributan dan baku pukul pun tak terhindarkan. Lebih kurang ada lima orang massa saling pukul dengan polisi yang berada di depannya. Bentrokan ini tak berlangsung lama, Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Drs R Adang Ginanjar yang mengawasi pengamanan sejak pagi lalu mengejar anggotanya dan meminta untuk menahan diri. Setelah ditenangkan Kapolresta, akhirnya bentrokan pun mereda.
Sekitar pukul 14.30 WIB, massa dari HMI dan beberapa elemen lainnya ikut bergabung di pintu keluar gedung DPRD Provinsi Riau, pintu pagar keluar itu lalu dijebol juga oleh pendemo.
Karena di sana juga sudah berjaga anggota polisi, maka niat massa ini untuk masuk terhalang. Massa lalu mundur dan berencana menuju SPBU terdekat, di tengah jalan massa ini bertemu dengan dua buah mobil plat merah, masing-masing satu mobil Isuzu Phanter dan Toyota Kijang Super.
Pengendara kedua mobil ini sempat diminta untuk keluar mobil, namun polisi segera mencegah sweeping itu berlanjut lebih jauh lagi.
Bentrok juga kembali terjadi saat pendemo men-sweeping mobil-mobil plat merah di jalan. Namun niat mereka dihalangi oleh anggota polisi. Lalu, mereka masuk ke gedung BPK di samping Gedung DPR Riau, dan lagi-lagi bentrok kembali dengan aparat kepolisian terjadi di sini.
Saling dorong, pukul, dan tarik terjadi. Seorang anggota polisi mengalami luka di bibirnya akibat bentrokan ini.
Sementara di Pelalawan, demo tak hanya dilakukan oleh para mahasiswa dan buruh serta organisasi kemasyarakatan, namun sejumlah anggota DPRD setempat juga menggelar aksi yang sama.(ali/rio/amr/bun/fat/afz/ara/awa/jpnn)
