JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Nasib muslim Rohingya yang ditolak di Myanmar dan kini terkatung-katung menjadi perhatian DPR.
Sejumlah anggota dewan yang hadir di sidang paripurna hari ini, Selasa (29/8/2017), meminta DPR mendesak pemerintah untuk bersikap terkait hal itu.
"Sebagai amanat konstitusi, mohon bersikap atas pelanggaran HAM pemerintah Myanmar dan mohon disampaikan kepada negara tetangga untuk ramah terhadap pengungsi. Kalau bisa pemerintah Indonesia bersikap dan bertindak untuk mereka yang jadi korban kekerasan," kata Anggota Fraksi PAN Haerudin saat melayangkan interupsi sebelum Ketua DPR Setya Novanto berpidato.
Demikian juga yang dikatakan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Dia meminta di hari perayaan HUT DPR RI ke-72, tidak hanya dilakukan dengan suka cita. Namun, perlu memperhatikan nasib saudara sesama muslim yang dibuang Myanmar tersebut.
"Kalau hari ini kita berulang tahun ke-72, kita bisa makan-makan, minum-minum, bisa bernyayi-nyanyi, saudara kita yang disebutkan sebelumnya jangankan makan, bernyanyi, hidup pun nggak bisa," tuturnya.
Menurutnya, tanpa dosa dan penyebab, etnis muslim rohingya dibantai begitu saja oleh pemerintah Myanmar. Oleh sebab itu, DPR sebagai wakil rakyat yang menjunjung tinggi perikemanusiaan harus bersikap untuk menghentikannya.
"Kalau sudah membantah habisi nyawa manusia harus distop. Pimpinan DPR harus sampaikan rill dan konkret untuk hentikan pembantaian. Mudah-mudahan usai pidato, pimpinan menyampaikan hal ini kepada presiden," tuntasnya.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan sidang mengatakan akan menindaklanjutinya.
"Tentu saja ini akan menjadi masukan dan kami akan tindak lanjuti," sebutnya. (dna)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
