JAKARTA (RP) - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin kaget mendengar wacana Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diajarkan menembak sebagai bagian dari rencana pembentukan komponen cadangan pertahanan negara. Makanya, ia tidak sepakat jika PNS diajari menembak karena lebih besar kerugiannya dibanding manfaatnya.
“Untuk tujuan apa PNS diajarkan menembak? Saya belum tahu persis seperti apa wacana tersebut, tapi kalau sekadar alasan pengamanan, tidak logis,” ujarnya tegas saat ditemui di Jakarta, Rabu (29/5).
Din menilai pelatihan menembak maupun pelatihan militer lainnya akan lebih besar mudaratnya daripada manfaat yang ada. Karena PNS aparatur yang diangkat negara mengingat kebutuhan pelayanan pada masyarakat. Sehingga alangkah lebih baik jika PNS diberi pelatihan-pelatihan guna meningkatkan pelayanan. Bukan justru pelatihan menembak.
“Jadi sekali lagi kalau ini diterapkan, saya belum melihat manfaatnya. Secara kemanusiaan saya lihat mudaratnya jauh lebih banyak nantinya,” ujar Din.
Kekhawatiran ia kemukakan apalagi nantinya PNS diizinkan memegang senjata api, tentu akan lebih berbahaya bagi rasa kenyamanan masyarakat. “Karena kalau diajarkan, tentu boleh memegang. Buat apa diajarkan kalau nggak bisa memegang,” ujarnya.
Sebelumnya Staf Ahli Bidang Keamanan Menteri Pertahanan, Mayjen Hartind Asrin, menyatakan Kementerian Pertahanan saat ini tengah mematangkan rencana pembentukan komponen cadangan pertahanan negara. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan tersebut, salah satu pasal mengatur setiap PNS nantinya diwajibkan memiliki kemampuan dasar militer. Misalnya keahlian menembak dan beladiri.
"Sekarang ini memang tahapnya sosialisasi. Tim Kemhan sedang keliling dan dialog dengan universitas-universitas di seluruh Indonesia,” ujarnya.(gir/jpnn)
