Riau Pos Online - Sekretaris Jendral Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen PKS) Anis Matta, menegaskan sampai sekarang Fraksi PKS di DPR masih bertahan pada penolakannya untuk kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)."Sebenarnya akar penolakan ini kan merupakan management fiskal yang ada di pemerintah. Ini adalah cara pemerintah menaikan beban anggaran," katanya, kepada pers, Rabu (29/2), di Jakarta.

Ia menegaskan, sebenarnya masih bisa diatasi kalau pemerintah lebih antisipasi dua tahun lalu. "Tapi ketika mereka tidak mengantisipasinya pada dua tahun lalu, sekarang beban ini mau dialihkan kepada rakyat," kata Wakil Ketua DPR itu.

Sebenarnya, lanjut Anis, masih banyak pilihan yang disa dipilih pemerintah terkait harga BBM. "Ini kan semuanya masalah management fiskal. Pertama hentikan pemborosan semua anggaran pemerintah. Ini kan terlalu banyak pemborosan-pemborosan. Intinya biaya-biaya yang tidak produktif dan tidak efisen itu masih terlalu banyak," jelasnya.

"DPR saja mencontohkan pembangunannya karena kita anggap tidak efektif sudah pemborosan dan hal-hal serupa bisa terjadi."

Kedua, lanjut dia lagi, kobocoran anggaran masih besar sampai sekarang. "Jadi kalau kita bisa menghilangkan kebocoran-kebocoran, ini sebenarnya masih terlalu banyak," katanya.

Ia mengatakan, kenaikan BBM akan berdampak pada inflasi seperi kenaikan harga-harga terutama harga sembako. "Dan TDL (Tarif Dasar Listrik) pasti naik," ungkapnya. (boy/jpnn)