JAKARTA (RP) - Rencana penetapan 2 Desember sebagai Hari Tanpa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi ditolak oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik.
Namun konsep lain sedang dipersiapkan untuk menekan konsumsi BBM subsidi yang diperkirakan habis sebelum akhir tahun. Salah satunya pemerintah akan menyiapkan tambahan dana subsidi.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, gagasan sehari tanpa BBM bersubsidi yang direncanakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dibatalkan.
Alasannya, jumlah BBM yang bisa dihemat tidak terlampau besar. ‘’Nggak banyak yang dihemat. Ribetnya keras, hasilnya sedikit,’’ kata Jero di Kantor Presiden, Selasa (27/11).
Ia mengakui kuota yang ada saat ini bakal tidak mencukupi hingga Desember mendatang. Namun pasokan untuk rakyat, kata Jero, tetap harus tersedia.
‘’Ya harus kita beliin. Yang pentingkan (kebutuhan) rakyat terpenuhi,’’ kata Jero.
Meski begitu, Jero mengatakan belum memiliki rencana untuk mengajukan penambahan kuota ke DPR. Menurutnya, jika nanti diajukan, DPR bisa memahami kebutuhan BBM tersebut. Bagaimana dengan dana talangannya? ‘’Kita akan carikan,’’ katanya.
Selain itu, Jero tetap mengimbau kepada masyarakat yang mampu untuk tidak mengonsumsi BBM bersubsidi. ‘’Ini memang imbauan. Nggak ada aturan dan sanksi. Tetapi kalau dilakukan semua, pasti akan ada hasilnya,’’ terang mantan Menbudpar itu.
Menanggapi hal itu, Dirjen Minyak dan Gas, Evita Herawati Legowo mengaku berencana mengubah konsep Hari Tanpa BBM Subsidi yang rencananya pada 2 Desember itu.
Namun dia tetap harus meminta persetujuan Menteri ESDM. ‘’Ada beberapa hal yang harus mendapat persetujuan Pak Menteri kalau iya, kita ubah sistemnya,’’ lanjutnya.
Jika awalnya Hari Tanpa BBM Subsidi diberlakukan hanya sehari, pihaknya berencana melaksanakannya setiap hari Ahad di bulan Desember nanti.
‘’Kita coba dulu pada pekan pertama Desember. Jika konsep ini berhasil, kemungkinan akan diterapkan pada setiap hari Ahad di bulan Desember,’’ ungkapnya.
Menurut Evita, hari Ahad merupakan hari yang tepat untuk menerapkan sistem atau konsep tersebut. Sebab, pada jam tersebut jarang ada yang keluar dari rumah.
‘’Justru itu kita berani (Ahad, red), kita coba saja dulu. Tapi jam pelaksanaannya juga harus diubah,’’ tuturnya.
Jika sebelumnya direncanakan selama 12 jam dari pukul 06.00 hingga 18.00 WIB, pihaknya berencana mengurangi interval waktu SPBU tidak boleh menjual BBM subsidi.
‘’Mungkin pukul 08.00 sampai pukul 14.00, karena seperti angkot itu kan berangkat pagi-pagi. Itu kalau Pak Menteri setuju, kita coba seperti itu,’’ ungkapnya.
Dia mengakui bahwa pemerintah masih belum memutuskan apakah akan meminta tambahan kuota BBM subsidi atau tidak.
Pasalnya, beberapa waktu lalu DPR sudah memberikan izin tambahan 4 juta KL. ‘’Agak susah ya (minta tambah lagi, red), malu
juga kita nanti,’’ ujarnya.
Sebelumnya Pertamina mengaku siap menyalurkan tambahan 1,227 juta KL untuk menambal kekurangan BBM subsidi tahun ini. Tapi itu harus menunggu lampu hijau dari pemerintah dan DPR.
Sementara berdasar hitungan, kuota BBM Subsidi 44,04 juta KL diperkirakan hanya cukup hingga tanggal 22 Desember 2012. ‘’Kita lihat nanti saja,’’ kata Evita.
Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, tetap akan mengupayakan solusi dengan kuota BBM bersubsidi yang sudah ada agar mencukupi.
‘’Kita sudah menetapkan satu kuota, tapi kita sendiri tidak bisa patuh pada kuota itu. Berarti ada yang tidak benar dan ini yang kita jaga,’’ katanya.
Hari ini, rencananya Hatta akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas persoalan tersebut. Dia menegaskan tidak boleh ada kelangkaan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. ‘’Juga jangan ada rush. Masyarakat tidak perlu khawatir,’’ tegasnya.
Menkeu: Kas Negara Besar
Sementara dihentikannya pengendalian distribusi BBM bersubsidi oleh Pertamina jelas akan membuat konsumsi BBM bersubsidi melonjak. Pemerintah pun kini mulai ancang-ancang untuk kembali menggelontorkan tambahan dana subsidi.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, tambahan dana subsidi tersebut akan diambilkan dari pos penerimaan negara serta realisasi penyerapan anggaran yang di bawah target. ‘’Ada dana di kas negara,’’ ujarnya.
Namun, lanjut dia, Kementerian Keuangan belum memiliki angka perkiraan berapa besaran tambahan dana subsidi yang diperlukan untuk mencukupi pasokan BBM hingga akhir tahun.
Namun, Agus memastikan bahwa ada dana yang siap digunakan untuk subsidi. ‘’Itu (kas negara, red) jumlahnya besar,’’ katanya.
Meski pemerintah memiliki dana untuk mencukupi kebutuhan subsidi BBM, Agus tetap berharap agar Kementerian ESDM beserta BPH Migas dan Pertamina, tetap berupaya menjalankan langkah-langkah pengendalian BBM.
‘’Harus dicari bentuk dan strategi baru (pengendalian BBM bersubsidi, red),’’ ucapnya.
Menurut Agus, upaya pengendalian mesti dilakukan untuk meminimalisir penyelewengan. Apalagi, lanjut dia, banyak laporan yang menyebut adanya BBM subsidi yang dikonsumsi oleh yang tidak berhak, seperti kalangan industri.
‘’Jadi, kita tetap mengharapkan agar kuota terjaga,’’ ujarnya.(fal/wir/jpnn/ila)
