BOGOR (RP) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh sepertinya memandang sebelah mata agenda pemilihan rektor Institut Pertanian Bogor (IPB). Buktinya, mantan Menkominfo itu sudah dua kali menunda kedatangannya ke kampus IPB untuk memberikan hak suaranya. Akibatnya, pemilihan orang nomor satu di kampus kebanggaan masyarakat Bogor itu pun sudah dua kali ditunda.
Menyadari pemilihan rektor dicueki Mendikbud, panitia pemilihan rektor dan Majelis Wali Amanat (WMA) IPB berinisiatif menjemput suara menteri ke kantornya di Jakarta, Kamis (29/11), besok. Langkah itu terpaksa dilakukan mengingat jadwal pemilihan rektor tidak bisa ditunda lagi.
Ketua Panitia Pemilihan Rektor (PPR) IPB, Toto Toharman mengatakan, proses pemilihan rektor terpaksa dilakukan di dua tempat pada hari yang sama, yakni di Kampus IPB Dramaga dan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
"Kami tidak bisa menunda lagi, karena pelantikan harus dilakukan pertengahan Desember. Paling lambat 17 Desember, rektor terpilih sudah harus ada. Sebab, masa jabatan rektor periode sekarang berakhir pada 18 Desember. Jadi, kami putuskan ke sana (Jakarta)," kata Ketua Panitia Pemilihan Rektor (PPR) IPB, Toto Toharman kepada Radar Bogor, kemarin.
Ia menambahkan, sidang terbuka pemilihan rektor akan dilakukan di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga pada pukul 08.30–13.00. Dalam sidang tersebut, tiga calon rektor, Herry Suhardiyanto, Asep Saefudin, dan Zairin Junior, akan melakukan presentasi secara bergantian. Selanjutnya, ketiga calon itu akan berdialog dengan 300 undangan seputar program dan strateginya memimpin IPB lima tahun ke depan.
Setelah sidang terbuka, sebanyak 18 anggota MWA IPB bersama ketiga calon rektor bertandang ke Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta untuk menemui Mendikbud, M Nuh. Mantan Rektor ITS Surabaya itu baru biasa meluangkan waktu untuk memberikan suaranya usai jam kerja atau selepas magrib.
Sidang tertutup di Kemendiknas akan dimulai pada pukul 18.30–9.30 malam. Proses pemungutan suara sang menteri dan penghitungan suara 18 anggota MWA IPB lainnya dilakukan dalam kurun waktu satu jam saja. Setelah itu, baru hasilnya bisa diketahui.
Menurut Toto, tata cara penetapan Rektor IPB periode 2012-2017 tidak mempersoalkan tempat pemungutan suara. Jadi, opsi dua tempat pemilihan itu bisa dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan.
"Bisa ada jabatan kosong kalau rektor belum dipilih sebelum tanggal 17 Desember. Rasanya itu tidak baik," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada pelaksanaan voting tiga calon rektor, terdapat 30 kartu kuning yang digunakan MWA untuk memilih calon rektor pilihan mereka. Tiap lembar senilai 2,916 persen suara. Mendikbud mendapat 12 lembar, sehingga total hak suaranya sebanyak 35 persen. Sedangkan 18 anggota MWA IPB non Mendiknas, masing-masing mendapat 1 kartu kuning dan 1 kartu biru.
Selembar kartu kuning senilai 2,916 persen suara dan kartu biru senilai 0,695 persen suara. Jadi, tiap anggota MWA IPB non Mendiknas mendapat suara 3,611 persen. (cr2/jpnn)
