JAKARTA (RP) - Ini kabar buruk bagi para peminat kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sudah ancang-ancang ikut seleksi jalur umum pada 2013 mendatang. Pasalnya, rencana seleksi CPNS dari pelamar umum untuk 2013 masih belum pasti. Ketidakpastian ini menyusul belum adanya lampu hijau dari Wakil Presiden Boediono untuk membuka kembali seleksi CPNS.
"Memang masa moratorium penerimaan CPNS berakhir 31 Desember 2012. Tapi untuk penerimaan tahun depan belum pasti karena belum ada petunjuk lanjut dari wapres," kata Menteri Pendayagunaan Aparatir Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN&RB) Azwar Abubakar dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Selasa (27/11).
Pernyataan MenPAN&RB ini berbeda dengan sebelumnya. Dimana beberapa pekan lalu, MenPAN&RB telah menyatakan pemerintah akan menyiapkan kuota 60 ribu untuk pelamar umum. Hal ini sejalan dengan akan dibukanya kembali keran penerimaan CPNS mulai 1 Januari 2013.
Selain itu, seluruh instansi baik pusat dan daerah yang ingin melaksanakan penerimaan CPNS juga sudah diinstruksikan sudah harus mengajukan usulan kebutuhan lengkap dengan analisis jabatan maupun analisis beban kerja.
Ternyata, terungkap di gedung DPR, Selasa (27/110, planing tersebut dimentahkan pemerintah lagi. Ini lantaran wapres mengisyaratkan belum akan ada penambahan pegawai lantaran jumlah PNS di Indonesia terlalu banyak sehingga menyita banyak dana APBN.
"Saya belum tahu apakah tahun depan masih ada penerimaan CPNS dari pelamar umum atau tidak, karena masih akan dibahas lagi. Yang untuk honorer kategori dua saja (K2) masih belum jelas dananya sebab Menkeu tidak menganggarkannya," ujarnya.
Hanya saja, Azwar menegaskan akan berupaya seleksi CPNS untuk honorer K2 tetap dilaksanakan tahun depan. "Soal dana biar saya yang pikirkan, entah mau ambil dari mana yang penting honorer K2, tahun depan harus dites," sergahnya.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno membenarkan, bahwa belum ada kepastian dibuka atau tidak penerimaan CPNS untuk pelamar umum tahun depan. Pemerintah masih terus melakukan koordinasi dengan wapres.
"Kalaupun dibuka, dibukanya terbatas. Artinya penerimaan pegawai hanya untuk kebutuhan mendesak dan kategori tertentu saja. Tapi sekali lagi ini hanya prediksi ya, karena yang menentukan ada penerimaan atau tidak adalah wapres," tandasnya. (Esy/jpnn)
