Riau Pos Online – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai kurang peka dan tidak memberikan perhatian serius terhadap nasib jamaah haji Indonesia, pasca kebijakan Kerajaan Arab Saudi yang mengurangi kuota haji Indonesia sebesar 20 persen atau sekitar 42.200 dari 211.000 calon jamaah haji yang akan dibrangkatakan pada musim haji 2013.
Padahal, di samping akan menambah daftar tunggu calon jamaah haji Indonesia, juga memperoleh kerugian luar biasa secara sosial, ekonomi dan psikologis akibat kebijakan
pemerintahan Saudi Arabia tersebut.
Hal itu diutarakan Ketua Fraksi PPP DPR RI Hasrul Azwar, yang mengaku kecewa terhadap sikap SBY yang dianggap lebih peduli pada hal-hal lain yang tidak terlalu penting bagi Indonesia ketimbang persoalan yang menyangkut kemaslahatan umat. Karena menuru dia, berdasarkan tradisi dan aspek agama, berangkat haji itu merupakan panggilan Allah SWT dan pertarungan hidup dan mati umat Islam.
‘’Sebagai Ketua Fraksi (PPP) di DPR saya sangat dengan Presiden SBY yang tidak peka dan
tidak berbuat terhadap nasib jamaah calon haji Indonesia. Apa salahnya SBY meluangkan watku 2-3 hari ke Arab bertemu dengan Raja Arab, dibandingkan melakukan pertukaran kaos dengan Christiano Ronaldo (Pemain Sepakbola Real Madrid) di Bali,” kata Hasrul dalam dialog interaktif bertema “Antisipasi Pemotongan Kuota Haji 20 Persen, bersama Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) Baluki Ahmad dan pengamat penyelenggaraan haji, Ahmad Subarkah di gedung DPR RI, Kamis (27/6).
Hasrul berpendapat, jika Presiden SBY sudah berangkat ke Arab Saudi untuk melobi Raja Arab Saudi, ternyata hasilnya tidak memuaskan, dan tetap dikurangi sebesar 20 persen, maka jamaah akan memahmi dan menerima dengan lapang dada.
’’Inilah saya kira kekurangan Presiden SBY yang tidak peka terhadap 42 ribu calon jamaah haji yang hampir dipastikan gagal berangkat. Ini kerugian sangat besar sosial, psikologis dan ekonomis,’’ terang Hasrul.
Persoalan SBY telah mengutus Menteri Agama, Suyadarma Ali bersama pimpinan Komisi VIII DPR RI untuk meloby yang pada waktu hanya diterima oleh Wakil Menteri Agama Kerajaan Arab Saudi, menurut Hasrul, tanpa disuruh pun, Menag pasti berangkat ke Arab Saudi untuk memperjuangkan agar kuota haji tidak dikurangi sampai 20 persen.
’’Kalau SBY ke Arab Saudi, tidak merubah kebijakan kuota, tidak masalah. Sampaikan kepada rakyat terutama calon jamaah yang tertunda keberangkatannya, sehingga dipahami adanya kepedulian pemimpin negara,’’ terang Hasrul.
Di samping itu, Hasrul juga kecewa dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang terkesan mendadak di tengah persiapan pemerintah dan penyelenggaraan haji dengan matang untuk memberangkatkan calon jamaah haji. ’’Kalau dari awal jauh dari keberangkatan diberitahukan adanya pengurangan, maka bisa diantisipasi sehingga kerugian yang dialami tidak terlalu besar,’’ kesal Hasrul yang menambahkan dengan pengurangan itu akan menambah panjang daftar tunggu calon jamaah haji yang sebelumnya hampir 10 tahun dengan jumlah sekitar 2,2 juta.
Pengamat penyelenggaraan haji, Ahmad Subarkah mengatakan, pemerintah perlu mensosialisasi kondisi yang sebenarnya kepada seluruh jamaah lewat Kemenag di daerah dan penyelenggaraan haji terkait pengurangan kuota haji.
’’Ini memang untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan lantaran belum tuntasnya renovasi Masjidil Haram dan bangunan di sekitarnya, sehingga pemerintah Arab Saudi mengurangi jumlah kuota sebesar 20 persen untuk seluruh dunia,’’ terangnya.
Sementara Baluki Ahmad tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dengan pengurangan haji ONH Plus sebesar 20 persen dari 17 ribu kuota yang diberikan. Sebab akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi itu, pihaknya mengalami kerugian dari aspek ekonomi dan kerugian psikologis bagi jemaah haji ONH plus.
Sebab sebelum kebijakan pemotongan kuota tersebut, pihaknya sudah menyiapkan jemaah, dengan berbagai bentuk fasilitas akomodasi, transportasi dan penerbangan. “Tidak semua hotel menerima kebijakan pembatalan tersebut. Penerbangan pun sudah di issued khususnya Singapore Airlines dan Turkish Airlines. Mestinya pembatalan kuota haji ini jauh-jauh hari sejak MoU, agar HIMPUH dan jemaah calon haji tidak dirugikan secara financial,’’ kesalnya.
Namun demikian dia memahami kondisi yang terjadi di Arab Saudi khususnya di Masjidil Haram yang tidak memungkinkan dipaksakan menampung jamaah seperti tahun sebelumnya. Baluki bahkan meminta tokoh masyarakat agar memberikan pengetahuan bahwa pembatalan berangkat haji tersebut, sudah menjadi qudrat (kuasa-red) dan iradat (kehendak-red) NYA. “Minta pemerintah agar pemotongan bagi HIMPUH dibedakan sedikit dengan haji biasa,’’ harapnya.(yud)
